KUALA PEMBUANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Arahman memberikan pandangannya terkait polemik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di 22 desa di Kecamatan Seruyan Hulu dan Suling Tambun.
Yang mana, saat ini 22 desa tersebut terjadi kekosongan jabatan anggota BPD. Padahal, desa-desa tersebut sudah selesai melaksanakan pemilihan anggota BPD pada bulan Februari 2024 yang lalu. Sehingga, saat ini terjadi kekosongan kursi BPD di 22 desa tersebut selama hampir dua bulan.
Hal ini tidak terlepas dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Permasalahan BPD, saya dan Mas Bejo beberapa waktu lalu juga ikut berkonsultasi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan diterima langsung oleh bagian Pemberdayaan Desa, saat itu kami berkonsultasi terkait Perda Pilkades,” katanya di Kuala Pembuang, Senin 3 Juni 2024.
Dirinya menilai, jika undang-undang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut hanya mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) yang berakhir pada bulan Februari 2024.
Sementara itu, dirinya tidak menemukan ada aturan yang menyebutkan bahwa anggota BPD juga ikut diperpanjang masa jabatannya. “Itukan hanya untuk kades diperpanjang dua tahun lagi, tidak termasuk BPD di dalamnya,” ujarnya.
Artinya, ia berpendapat ketika pemilihan BPD tersebut sudah selesai dilaksanakan, maka boleh untuk langsung dilakukan pelantikan terhadap anggota-anggota BPD terpilih. “Dan mengenai BPD inikan diatur di Permendagri yang berbeda. Maka dari itulah, saran kami kalau memang sudah selesai pemilihan, maka sebaiknya cepat dilantik supaya tidak ada kekosongan BPD di desa-desa tersebut,” pungkasnya.
(ald/matakalteng.com)
Discussion about this post