KUALA PEMBUANG – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menilai jika Kabupaten Seruyan saat ini masih sangat membutuhkan kehadiran tenaga honorer atau tenaga kontrak untuk membantu tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Komisi A DPRD Seruyan Bejo Riyanto mengungkapkan, hal ini berkaitan dengan adanya wacana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia (RI) pada tahun 2023 mendatang.
“Berkenaan dengan wacana penghapusan tenaga honorer ataupun tenaga kontrak oleh pemerintah pusat, saya rasa untuk Kabupaten Seruyan secara umum itu masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga ini,” katanya di Kuala Pembuang, Selasa 14 Juni 2022.
Seiring dengan hal ini, ia menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan untuk melakukan koordinasi lebih lanjut kepada pemerintah pusat. “Karena kabupaten-kabupaten pemekaran termasuk Seruyan itu sebagian besar pekerjaan-pekerjaan kantor itu dikerjakan oleh tenaga honorer atau kontrak,” ujarnya.
Khususnya untuk tenaga teknis, pendidikan maupun kesehatan, sehingga sangat tidak memungkinkan jika seluruh tenaga tersebut dihapus. “Termasuk juga tenaga administrasi, kantor-kantor tidak terlepas dari tenaga kontrak atau honorer ini,” tambahnya.
Menurutnya, dalam hal ini Pemkab Seruyan harus mencarikan solusi. “Dicarikan solusi, karena inikan memang sudah aturan, jadi tidak mungkin jugakan pemerintah daerah melanggar aturan. Cuman solusinya harus dicari, kita harus koordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal ini,” pungkasnya.
(ald/matakalteng.com)
