SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Pembahasan yang melibatkan seluruh komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) ini akan berlangsung selama sepekan ke depan dengan fokus utama pada penyesuaian anggaran dan efisiensi program prioritas.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menjelaskan bahwa proses pembahasan tahun ini sedikit berbeda karena keterbatasan fasilitas ruang rapat di gedung dewan. “Pelaksanaan pembahasan dilakukan di empat titik berbeda. Dua komisi melaksanakan di dalam gedung DPRD, sementara dua lainnya di luar karena kita memang tidak memiliki aula besar untuk menampung seluruh kegiatan sekaligus,” jelasnya, Senin 20 Oktober 2025.
Dia menambahkan, setelah seluruh komisi menyelesaikan pembahasan bersama mitra kerja masing-masing, hasilnya akan dibawa ke forum rapat kompilasi. “Dalam forum itu, semua hasil dari komisi akan dikompilasi dan disampaikan ke Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Di tahap ini masih memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, baik penambahan maupun pengurangan anggaran bagi OPD,” terangnya.
Rimbun menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan tersebut merupakan bagian penting dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. “Setelah kompilasi, hasilnya akan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk kemudian diputuskan apakah RAPBD 2026 disetujui atau masih perlu pembahasan lanjutan,” katanya.
Terkait besaran anggaran, Rimbun menyebutkan bahwa APBD 2026 diperkirakan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. “Tahun ini kita mengalami penurunan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang berimbas pada pemotongan transfer ke daerah. Karena itu, pembahasan kita fokus pada program-program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa meski ruang fiskal terbatas, DPRD tetap mendorong agar pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. “Kita ingin penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, efisien, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post