SAMPIT – Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti kebutuhan anggaran dua organisasi perangkat daerah (OPD) strategis, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang dinilai masih jauh dari cukup untuk menjalankan fungsi pelayanan publik secara maksimal pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto, mengatakan bahwa dalam pembahasan bersama kedua dinas tersebut, banyak keluhan muncul terkait keterbatasan anggaran untuk program pelayanan dasar masyarakat. “Kalau dibilang kurang, ya pasti kurang. Kebutuhan Disdukcapil tadi di angka sekitar Rp 1 miliar lebih, dan itu pun masih untuk menormalkan kembali kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Dadang, Senin 20 Oktober 2025.
