SAMPIT – Anggaran fantastis yang muncul dari DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat, tidak hanya dari anggaran untuk pakaian dan perjalanan dinas, namun juga anggaran untuk tayangan kegiatan di sejumlah saluran televisi (TV) yang tidak diketahui saluran apa saja.
Kerap kali disangkutpautkan dengan hal ini, Rimbun selaku Ketua Komisi I DPRD Kotim yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan akhirnya angkat bicara. Ditegaskannya, pihaknya tidak mengetahui adanya anggaran demikian lantaran hingga saat ini Sekretaris Dewan (Setwan) belum memberikan dokumen pelaksana anggaran (DPA).
“Kami hanya mengetahui terkait dengan yang ada di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disampaikan oleh sekretariat DPRD. Maka dari itu kesannya DPRD tidak pernah membahas anggaran yang dituangkan setwan, padahal kami belum menerima DPA nya.”tegasnya, Senin 18 September 2023.
Hal inilah ujarnya, yang akan pihaknya konsen bahas pada pukul 13.00 WIB 18 September 2023, dengan memanggil Setwan dalam rapat mitra kerja Komisi I khususnya membahasa APBD Perubahan tahun anggaran 2023.
“Sesuai dengan tugas dan fungsi kami dan kewenangan kami, akan kami buka pos-pos anggaran yang mana yang diperubahan ini ada masalah. Termasuk terkait dengan anggaran 240 saluran TV kabel yang dianggarakn Setwan dan sudah viral itu, bahkan kami tidak mengetahui ada anggaran ini,”bebernya.
Menurutnya selama ini, pihaknya memang bermitra dengan Setwan. Namun untuk pelaksanaan anggaran pihaknya tidak pernah menerima DPA, karena yang mengetahui pasti pelaksanaan anggaran adalah Setwan dan juga Ketua DPRD Kotim, sementara untuk anggota tidak mengetahui itu.
“Saya lihat juga di media dikatakan bahwa DPA itu sudah digandakan, nah masalahnya adalah kenapa itu tidak dibagikan ke kami. Ini bisa ditanyakan kepada Setwan selaku yang berwenang,”ujarnya.
Diketahui, anggaran dari DPRD yang menjadi sorotan publik, yakni langganan 240 unit televisi kabel dengan biaya per bulan sekitar Rp12 juta. Belum diketahui apakah televisi kabel tersebut dipasang di gedung DPRD Kotim atau tersebar di tempat lain.
Selanjutnya, anggaran untuk internet yang mencapai 12 unit dengan biaya sekitar Rp10,3 juta per bulan. Di luar itu, ada biaya internet lain yang menelan dana Rp15,5 juta per bulan. Dalam sebulan, biaya internet mencapai Rp25,8 juta.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post