SAMPIT – Polemik tanah hibah untuk pembangunan Polresta Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari pemerintah daerah, ternyata masih menjadi perhatian DPRD setempat lantaran dianggap tebang pilih.
“Saya mengusulkan pelebaran sekolah dasar yang ada di daerah Perumahan Pandawa agar bisa menambah satu ruang kelas, namun tidak digubris sama sekali dengan alasan tidak ada uang karena keterbatasan anggaran, sementara untuk Polresta itu 5 hektar bisa saja diberikan dan tanpa ada pembahasan,” kata Anggota DPRD Kotim Dapil I, SP Lumban Gaol, Senin 26 Desember 2022.
Menurutnya, ia tidak keberatan akan hibah tanah untuk pembangunan Polresta, namun harus berkeadilan terutama untuk pembangunan di bidang pendidikan agar mencerdaskan masyarakat Kotim.
“Karena persoalan sekolah dasar ini masih banyak, terutama untuk masuk sekolah sesuai zonasinya. Banyak yang tidak diterima karena keterbatasan ruangan kelas yang tidak bisa menampung peserta didik lebih,” tegasnya.
Untuk itu ujarnya, pembangunan prioritas mestinya difokuskan pemerintah kepada pendidikan dan kesehatan yang bersifat urgent dan juga untuk membantu mencerdaskan sumber daya manusia (SDM) di Kotim.
“Jangan sampai porsi pembangunan dikaitkan dengan politik, dimana usulan dari partai lain tidak diterima karena takut suaranya diambil. Jangan berpikir demikian, kita harus memikirkan kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Hingga saat ini menurut Gaol, ia tidak ingin lagi mengusulkan pembangunan di sekolah tersebut karena sudah beberapa kali diusulkan dan tidak kunjung diterima.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post