SMPIT – Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim, Dadang H Syamsu menekankan agar penggunaan anggaran pada penanggulangan Covid-19 ini harus benar sampai kepada pemanfaatannya.
Pihaknya tidak ingin anggaran untuk penanganan Covid-19 itu tidak berdampak positif bagi masyarakat yang terdampak. Khususnya anggaran yang direfokusing dari APBD Kotim.
Fraksi PAN menemukan bahwa banyak masyarakat yang luput dari bantuan sosial dari pemerintah daerah. Padahal dalam rilisnya pemerintah sudah menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak Covid-19.
“Karena di lapangan banyak kita temui masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih carut marut di daerah kita,” kata Dadang, Senin 13 September 2021.
Apalagi tingginya sistem pendataan kekeluargaan di tingkat pengurus desa maupun pengurus di kota, dimana yang di data hanya keluarga-keluarga oknum tertentu saja sedangkan masyarakat yang benar-benar tidak mampu malah tidak terdata.
“Mohon hal ini menjadi evaluasi keras bagi kita semua. Jangan sampai refocusing anggaran akibat covid ini malah justru menjadi polemik baru di daerah kita. Jadikan lah refocusing ini menjadi salah satu solusi dalam membangkitkan kembali perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat,” tegasnya.
Mengingat anggaran yang cukup besar disisihkan dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Dalam kesempatan ini Fraksi PAN memohon penjelasan seberapa besar peran langkah efisiensi serta realokasi belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2021 mengingat sampai saat ini kondisi pandemi masih belum selesai.
“Kemudian terkait defisit dan pembiayaan daerah agar semua pihak mengevaluasi secara mendetail, mana saja program, kegiatan, rekening yang tidak terealisasi atau masih berpotensi menyisakan anggaran, untuk dioptimalkan pemanfaatannya dalam perubahan APBD ini.sehingga pada akhir tahun nanti tidak banyak memberikan silpa,” pungkasnya.
(dia/raf/matakalteng.com)
