KASONGAN – Adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Katingan terkait pembatasan pemberian kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), maka sangalah didukung oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
“Dimana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak dibolehkan dijadikan sebagai anggunan atau jaminan. Dengan alasan pemberian TPP merupakan kebijakan Kepala Daerah, dan tidak tetap, serta bersifat dinamis,” jelas Esenhover, Kamis 24 Maret 2022.
Dijelaskan banyak ASN yang mengajukan kredit dengan jaminan TPP padahal TPP ini diberikan tergantung kebijakan Kepala Daerah dan kondisi keuangan daerah. “Hal ini tentunya akan menjadi masalah bagi ASN yang telah mengambil kredit dari bank apabila TPP di hapus,” ujarnya.
Dengan tegas dirinya menuturkan, langkah Pemkab Katingan untuk membatasi kredit bagi PNS, dinilai sangat tepat. “Sehingga keuangan para pegawai kita tetap terkontrol. Jangan sampai pendapatan, habis untuk membayar kredit,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, dirinya berharap kebijakan ini bisa dipahami oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Sebab apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kebaikan bersama.
“Sehingga dengan adanya pendapatan tambahan seperti TPP ini, para PNS tetap semangat untuk bekerja, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jika semua gaji maupun TPP habis untuk membayar kredit, tentu akan mempengaruhi kinerja,” pungkasnya.
(anr/matakalteng.com)
Discussion about this post