PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Bambang Irawan, menyoroti ketidakjelasan nasib program pengembangan 24 ribu itik petelur yang digulirkan pemerintah pusat di kawasan Food Estate Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau. Program nasional yang dimulai sejak 2020 tersebut kini menjadi tanda tanya besar setelah keberadaan itik-itik tersebut tidak lagi terlihat di lapangan.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, ke mana sekarang itik-itik tersebut? Bagaimana pengembangannya,” ujar Bambang, Rabu 27 Agustus 2025. Menurut legislator dari Daerah Pemilihan V Kalteng itu, laporan awal menunjukkan kelompok tani sempat menikmati surplus produksi telur hingga meraup keuntungan besar. Namun, kondisi saat ini justru berbanding terbalik.
“Kalau sebelumnya surplus, secara logika seharusnya program ini berkelanjutan. Tapi kenyataan di lapangan sekarang, puluhan ribu itik itu tidak terlihat lagi,” jelasnya. Bambang menilai kegagalan program tersebut disebabkan perencanaan yang tidak matang, mulai dari penyediaan bibit, manajemen kandang, hingga aspek paling krusial: pakan. Harga pakan pabrikan yang tinggi disebut menjadi kendala utama bagi para peternak.
“Harga pakan bisa mencapai Rp475 ribu hingga Rp500 ribu per sak. Kalau petani tidak mampu membeli dan usaha tidak menghasilkan, ya menurut saya program ini sia-sia,” tegasnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau, Ibrahim, mengungkapkan bahwa program tersebut merupakan tanggung jawab Balai Penelitian Ternak (Balitnak) Bogor, bukan pemerintah daerah.
Pada 2021, Pulang Pisau menerima 24 ribu ekor itik petelur dari Kementerian Pertanian melalui Dana APBN. Meski sempat diklaim berhasil ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja, program tersebut tidak berlanjut. “Kelompok tani sempat mencatat saldo ratusan juta rupiah, tapi karena ketergantungan pada pakan luar, mereka tidak bisa bertahan,” kata Ibrahim.
Bambang Irawan menyayangkan tidak adanya dukungan sistem produksi pakan lokal sebelum program sebesar itu dijalankan. Ia menilai seharusnya pemerintah terlebih dahulu membangun pabrik pakan di Pulang Pisau. “Sebelum diadakan program puluhan ribu itik ini, Pulang Pisau seharusnya punya pabrik pakan sendiri. Itu yang akan menopang petani. Kalau pakan, bibit, dan obat-obatan semua dari luar, kita hanya jadi pasar, bukan pelaku utama,” tegas legislator PDIP itu.
Ia juga mengingatkan agar program pemerintah pusat tidak sekadar menjadi proyek di atas kertas, terlebih Kalimantan Tengah memiliki peran penting sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Jangan sampai ini cuma proyek yang sia-sia. Kita akan telusuri bagaimana pola pengadaan, kenapa harga pakannya bisa mahal, dan apakah potensi lokal benar-benar dimanfaatkan atau justru diabaikan,” katanya.
Bambang mendesak agar setiap program strategis nasional dikaji secara menyeluruh dari hulu hingga hilir sebelum dijalankan di daerah. “Kalau sejak awal kajiannya sudah salah, lalu diklaim punya potensi padahal kenyataannya tidak mendukung, maka ini bukan membangun daerah, tapi hanya membuang anggaran,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post