PALANGKA RAYA – Sengketa lahan merupakan masalah yang mengganggu stabilitas sosial masyarakat dan perekonomian wilayah. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering yang meminta pemerintah, terutama Provinsi Kalteng, untuk proaktif dalam menyelesaikan sengketa lahan di daerah ini.
Freddy menyoroti lambannya proses penyelesaian sengketa lahan yang sering terjadi. Setiap kali ada sengketa yang diselesaikan setelah konflik terjadi, hal ini akan sangat merugikan bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, perlu ada perhatian sejak dini agar sengketa lahan dapat diselesaikan sebelum terjadi konflik,” ujarnya, Rabu 31 Juli 2024.
Ia menilai selama ini, perhatian terkait penyelesaian sengketa lahan di Kalteng baik mengenai plasma, tumpang tindih lahan, maupun penyerobotan lahan masih kurang. Masalah sengketa lahan seperti bom waktu yang dapat meledak kapan saja.
“Jika tidak mendapat perhatian dan timbul konflik, maka akan sulit diselesaikan. Karenanya, memang harus ada perhatian khusus terkait masalah ini,” tegas Freddy.
Perusahaan juga diharapkan memiliki itikad baik dalam menangani masalah sengketa lahan. Perusahaan yang beroperasi di Kalteng mendapat keuntungan, dan seharusnya memperhatikan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyalurkan plasma, CSR, tidak menyerobot lahan masyarakat, dan lain sebagainya.
Dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, masalah ini dapat diatasi secara baik dan dapat menjaga stabilitas wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita semua ingin masalah sengketa lahan di Kalteng tidak selalu terjadi. Dalam menangani masalah sengketa lahan, peran serta semua pihak, baik pemerintah maupun perusahaan, sangat diperlukan,” pungkasnya.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post