BUNTOK – Rancangan peraturan daerah (perda) tentang susunan organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memang memiliki tujuan dalam rangka regulasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
“Namun, guna rekrutmen serta penempatan para tenaga ataupun para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal dan profesional haruslah sesuai kebutuhan serta sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya,” kata Hermanes Anggota DPRD Barsel, Senin 16 September 2024.
Menurut legislator PDIP Barsel itu, kenapa sebab dalam penempatan aparatur pemerintah harus di liat dan disesuaikan kebutuhan serta SDM profesional dan handal? Hal itu bertujuan, kata dia, supaya didapat ASN yang memang benar-benar bersih dan berwibawa.
Wakil rakyat dapil II Barsel itu menyarankan, terutama kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sebelum menempatkan ASN yang memegang suatu jabatan, kiranya lebih dulu mempertimbangkan sejauh mana profesionalitas dan kemampuan yang bersangkutan dalam bertugas.
“Yang jelas dalam penetapan pejabat ASN tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Karena semua itu di laksanakan, dalam rangka pembinaan karir aparatur agar bisa berjalan baik dan tidak ada yang merasa di hambat,” ujar pria yang akrab disapa Manes itu.
(co/matakalteng)
Discussion about this post