BUNTOK – Dalam menjalankan fungsi dan tugas aparatur untuk bisa lebih terarah memang diperlukan plening atau rencana kerja. Namun, jika tidak adanya ketegasan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan maupun monitoring terhadap kinerja aparaturnya, maka semua boleh dianggap percuma.
“Karena ketegasan dari seorang pemimpin memang sangat diperlukan, supaya kinerja selaku bawahan dalam mendukung semua kebijakan atasannya bisa terlaksana dengan baik,” kata Ani Mahrita anggota komisi I DPRD Barsel, Selasa 2 November 2021.
Ani mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barsel berharap kepada PNS yang merupakan aparatur dalam pemerintahan harus mempunyai pola atau planning dalam menjalankan tugasnya. “Sebab dengan adanya pola ataupun planning itu, diyakini pasti akan ada perubahan, baik dalam peningkatan roda pembangunan maupun peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat di tahun 2022 mendatang,” kata Politisi dari Golkar itu.
Wanita berkerudung itu mengungkapkan, dengan dipatoknya dana anggaran yang lebih bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tahun 2022, sangat diharapkan pula adanya perubahan pola dari semua kinerjanya setiap tahun berjalan. Pasalnya, kata dia, jika pola-pola kinerja SKPD masih tetap tidak ada perubahan dan tidak ada perkembangannya dalam upayanya membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah, maka dipastikan Barsel tidak akan pernah maju.
“Karena pasti akan banyak sekali penilaian maupun anggapan jika aparatur pemerintahan Barsel dari tahun ke tahun hanya jalan di tempat saja,”ungkapnya.
(co/matakalteng.com)
Discussion about this post