Ketimpangan Global: “Wajah Nyata Kegagalan Kapitalisme”

Oleh: Nur Rahmawati, S.H ***

Ekonomi adalah kebutuhan mendasar negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Keberhasilan negara untuk terus eksis dalam kancah dunia, dipengaruhi dengan paradigma ekonominya. Sebut saja negara adidaya saat ini yaitu Amerika Serikat yang menggunakan sistem ekonomi kapitalisme untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara, serta modal dalam mensejahterakan rakyat. Apakah ekonomi kapitalisme telah berhasil menciptakan kesejahteraan ekonomi rakyatnya?

Fakta Berbicara

Kegagalan sistem ekonomi kapitalisme semakin menampakkan wajahnya dalam hal keadilan ekonomi, yang hanya lahirkan ketimpangan struktural yang kian menanjak tajam. Terbukti memasuki tahun 2026 banyak fakta bermunculan bahwa bahwa ekonomi kapitalisme justru menyengsarakan. Sistem ekonomi ini, memang menjadi andalan banyak negara, bahkan dijadikan fondasi utama dalam tata kelola ekonomi dunia. Pengaturan produksi, distribusi, dan konsumsi di hampir seluruh negara, menciptakan cara pandang manusia akan makna kesejahteraan dan kesuksesan.

Laporan World Inequality Report 2026 mencatat bahwa kurang dari 0,001 persen penduduk dunia kini menguasai kekayaan tiga kali lipat lebih besar dibandingkan separuh populasi termiskin secara keseluruhan. Sepuluh persen penduduk terkaya mengendalikan sekitar 75 persen total kekayaan global, sementara separuh terbawah hanya memiliki sekitar dua persen. Ketimpangan ini tidak bersifat kebetulan, melainkan meningkat secara konsisten selama beberapa dekade terakhir, menandakan adanya masalah mendasar dalam sistem ekonomi global (Theguardian.com, 10-12-2025).

Ketimpangan ekstrem ini memicu dampak sosial yang serius. Ketika kekayaan hanya berputar di kalangan elite, mobilitas sosial semakin tertutup, kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan melebar, serta kepercayaan masyarakat terhadap negara dan hukum melemah. Tidak mengherankan jika para ekonom dunia mulai menyebut ketimpangan sebagai ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan politik global.

Akar Masalah: Logika Kapitalisme yang Bebas Nilai

Masalah ketimpangan tidak dapat dilepaskan dari karakter dasar kapitalisme itu sendiri. Sistem ini bertumpu pada kebebasan kepemilikan modal dan orientasi keuntungan tanpa batas. Dalam praktiknya, pemilik modal besar memiliki keunggulan struktural yang membuat kekayaan terus terakumulasi pada kelompok yang sama, sementara mayoritas masyarakat hanya menjadi objek pasar.

Dalam kerangka kapitalisme neoliberal, peran negara dipersempit menjadi pengawas minimal, bukan penjamin keadilan distribusi. Akibatnya, pasar dibiarkan bekerja berdasarkan hukum keuntungan semata. Kapitalisme modern juga memisahkan ekonomi dari nilai moral dan spiritual. Keberhasilan diukur melalui pertumbuhan dan konsumsi, bukan kesejahteraan sosial yang merata.

Cara pandang ini melahirkan budaya materialistik dan konsumtif, serta mendorong eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Alam diperlakukan sebagai komoditas, manusia sebagai alat produksi, dan keuntungan sebagai tujuan akhir. Inilah titik di mana kapitalisme kehilangan dimensi kemanusiaannya.

Islam sebagai Solusi: Paradigma Ekonomi Berbasis Keadilan

Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang harta bukan sebagai tujuan hidup, melainkan sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Islam menolak sistem ekonomi yang membiarkan kekayaan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat.

Solusi Islam terhadap problem ekonomi bersifat sistemik dan menyeluruh. Pertama, Islam menetapkan mekanisme redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf. Zakat berfungsi sebagai instrumen wajib untuk mengalirkan harta dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sementara wakaf menyediakan aset publik jangka panjang bagi kepentingan umat.

Kedua, Islam melarang riba dan praktik spekulasi. Larangan ini bertujuan mencegah penumpukan kekayaan yang tidak produktif serta menghentikan eksploitasi finansial terhadap pihak yang lemah. Keuntungan hanya dibenarkan melalui aktivitas ekonomi riil yang adil dan transparan.

Ketiga, Islam menegakkan etika bisnis yang kuat. Kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi. Aktivitas ekonomi tidak sekadar mengejar profit, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keempat, Islam menekankan pendidikan ekonomi berbasis nilai dan maqashid syariah. Tujuan ekonomi diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan, keseimbangan, dan keberlanjutan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik.

Pada akhirnya, krisis ketimpangan global menunjukkan bahwa kapitalisme telah kehabisan jawaban. Islam menawarkan paradigma ekonomi alternatif yang menyatukan nilai spiritual dan rasionalitas ekonomi. Di tengah kegagalan sistem yang menuhankan pasar, Islam hadir sebagai jalan keluar menuju keadilan ekonomi yang lebih manusiawi dan beradab.

(Penulis adalah seorang pendidik di Kabupaten Kotawaringin Timur)