SAMPIT – Lonjakan harga LPG 3 kilogram bersubsidi hingga menembus Rp50 ribu per tabung di awal Ramadan memicu kekhawatiran serius di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kenaikan yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp22 ribu itu dinilai mengancam stabilitas energi masyarakat kecil serta keberlangsungan usaha mikro.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kotim, Susilo, menilai gejolak ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal. Menurutnya, peningkatan konsumsi selama Ramadan merupakan pola tahunan yang dapat diprediksi.
“Ramadan itu momentum rutin. Kenaikan permintaan pasti terjadi setiap tahun. Kalau tetap muncul kelangkaan dan harga melonjak, berarti ada yang perlu dibenahi dalam sistem distribusi dan perencanaannya,” ujarnya, Selasa 24 Februari 2026.
Ia menegaskan, LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan vital bagi pelaku UMKM seperti warung makan, pedagang kaki lima, usaha rumahan hingga katering kecil. Ketika harga gas melon naik hampir dua kali lipat, dampaknya langsung terasa pada biaya produksi.
“Kalau biaya energi melonjak, margin usaha otomatis tergerus. Jangan heran kalau harga makanan ikut naik. Ini bukan hanya soal gas, tapi soal daya tahan ekonomi rakyat kecil,” tegas Susilo.
Menurutnya, distribusi energi strategis tidak boleh rapuh terhadap gangguan teknis. Sistem cadangan dan manajemen risiko harus diperkuat agar pasokan tetap stabil meski terjadi kendala di lapangan.
“Distribusi komoditas subsidi harus punya mitigasi risiko yang jelas. Jangan sampai satu gangguan langsung membuat pasokan terganggu luas,” katanya.
Senada, Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim, Dadang Siswanto, menilai persoalan ini perlu evaluasi menyeluruh. Ia menekankan bahwa distribusi gas subsidi menyangkut hajat hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ini gas subsidi untuk rakyat kecil. Ketika harganya bisa tembus Rp40 ribu sampai Rp50 ribu, tentu ada persoalan dalam pengawasan dan pengendalian di lapangan,” ujarnya.
Dadang menegaskan masyarakat tidak membutuhkan penjelasan normatif mengenai stok, melainkan kepastian nyata bahwa barang tersedia dan harga sesuai aturan.
“Ukuran keberhasilan itu sederhana: gas ada dan harga sesuai HET. Kalau itu tidak terpenuhi, maka sistem distribusinya perlu diperbaiki,” katanya.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan dampak lanjutan terhadap inflasi daerah, terutama jika lonjakan harga energi bersubsidi berlangsung dalam waktu lama. Baik kalangan dunia usaha maupun legislatif berharap ada langkah cepat dan konkret untuk menstabilkan pasokan serta mengembalikan harga LPG 3 kilogram sesuai ketentuan.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post