SUKAMARA – Kepala Bappeda Sukamara, Sunardi mengatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang berhasil pihaknya identifikasi terkait dengan realisasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022.
Sunardi menjelaskan, permasalahan yang secara umum pada pelaksanaan anggaran tahun 2022 adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan mendekati akhir tahun sehingga grafik penyerapan anggaran juga meningkat tajam terjadi pada akhir tahun anggaran.
“Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi agar pada tahun selanjutnya khususnya di triwulan terakhir hanya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam rangka melengkapi kekurangan yang baru dianggarkan pada Perubahan APBD,” terang Sunardi, Selasa 10 Januari 2023.
Dijelaskan, dengan teridentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penyerapan anggaran di Kabupaten Sukamara tersebut dapat diatasi dan tidak terjadi ditahun mendatang.
Selain itu, berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan dalam acara pra evaluasi dapat diketahui jika penyerapan anggaran APBD tahun anggaran 2022 secara keseluruhan hanya mencapai 88,2 persen sedangkan realisasi fisik mencapai 93,03 persen.
“Adapun perangkat daerah dengan penyerapan tertinggi yang pertama adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lalu ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pada posisi ketika ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman,” kata Sunardi, saat rapat evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022 di aula Kantor Bappeda, Senin 9 Januari 2023.
Sunardi menjelaskan jika penyerapan anggaran tertinggi dicapai oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 97,06 persen untuk realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 99,12 persen.
Sementara itu untuk penyerapan anggaran tertinggi kedua Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan realisasi keuangan sebesar 96,94 persen dan realisasi fisik sebesar 98,88 persen.
(akh/matakalteng.com)
Discussion about this post