Bupati Lamandau Hadiri Musrembang Regional Kalimantan di Pontianak, Ini Tiga Pernyataan Sikap Masyarakat Kalimantan

NANGA BULIK – Bupati Lamandau, H Hendra Lesmana didampingi sejumlah Kepala OPD menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) regional Kalimantan tahun 2020 di pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Rabu 19 Februari 2020.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H Muhammad Tito Karnavian membuka secara langsung Musrembang regional Kalimantan di Pontianak yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Bappenas, perwakilan menteri PUPR, perwakilan menteri ESDM, perwakilan menteri perhubungan, juru bicara Presiden RI, Gubernur se Kalimantan, Bupati/walikota se Kalimantan, rektor perguruan tinggi se Kalimantan, jajaran OPD serta 400 tamu undangan dari instansi terkait se Kalimantan.

Diketahui, musrembang regional tersebut diselenggarakan dalam rangka pembahasan usulan pembangunan regional kalimantan tahun 2020 dalam forum kerjasama revitalisasi percepatan pembangunan regional kalimantan(KRP2RK).

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kekompakan pemerintah daerah se Kalimantan dalam penyelenggaraan musrembang tersebut, sehingga dapat menyelenggarakan musrembang regional tercepat se Indonesia di tahun 2020.

Mantan Kapolri yang sekarang menjabat Mendagri ini juga menyampaikan bahwa musrembang regional penting dilaksanakan dalam rangka untuk merumuskan program-program nasional tahun berikutnya.

Sementara itu, Bupati Lamandau, H Hendra Lesmana saat dikonfirmasi mengatakan, Pemkab Lamandau siap mendukung penuh arah pembangunan nasional.

“Tentu kami mendukung setiap arah kebijakan nasional. Mudah-mudahan kebanyakan dari setiap arah kebijakan nasional diambil dari musrembang regional Kalimantan ini, sehingga berdampak besar Pulau Kalimantan secara umum serta Kabupaten Lamandau secara khusus,” ujar H Hendra Lesmana, Jumat, 21 Februari 2020.

Pada musrembang regional Kalimantan tersebut juga dilaksanakan pembacaan 3 butir pernyataan sikap mayarakat pulau kalimantan. Isi butir pertama menyatakan bahwa masyarakat pulau kalimantan tetap dan terus setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian, isi butir kedua menyatakan bahwa masyarakat pulau kalimantan mendukung perpindahan Ibukota Negara (IKN) ke pulau kalimantan dan butir ketiga berbunyi masyarakat pulau kalimantan senantiasa mendukung segala upaya pemerataan kesejahteraan rakyat indonesia.

(btg/matakalteng.com)