PALANGKA RAYA – Adanya wacana penghapusan honorer oleh Pemerintah Pusat saat ini memang menjadi perhatian dan sorotan. Tetapi, untuk menyikapi hal tersebut, apabila sudah menjadi keputusan pusat maka pemerintah daerah (pemda) termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) harus siap dan tentu saja harus mempersiapkan dengan baik.
Sebagai salah satu Dinas yang memiliki tenaga honorer paling banyak di provinsi Kalteng, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng Mofit Saptono mengungkapkan, jika saat ini guru honorer Disdik di Kalteng mencapai hampir 5000, sehingga wacana penghapusan tenaga honorer, pegawai tidak tetap dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah harus menjadi perhatian agar tidak berpengaruh terhadap sektor pendidikan di Kalteng.
“Adanya wacana penghapusan tenaga honorer, pegawai tidak tetap dan pegawai non PNS di instansi pemerintah, maka harus disikapi dengan baik agar apabila hal itu betul diterapkan maka Kalteng sudah siap,” katanya, belum lama ini kepada media saat ditemui di ruang kerjanya.
Pasalnya menurutnya, sebagai instansi pemerintah, dinas pendidikan harus tetap memberikan jaminan bahwa peserta didik di sekolah-sekolah yang tersebar di Kalteng ini tetap mendapatkan pendidikan yang baik dan benar. Dengan demikian, apabila kebijakan penghapusan diberlakukan maka harus ada solusinya.
“Misal saja, apabila daerah memiliki anggaran maka tenaga honorer tersebut apabila tidak menjadi PNS bisa saja di seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” bebernya.
Kembali, ia mengungkapkan, bahwa hal ini masih sebatas wacana. Harapannya, pendidik honorer di daerah ini tidak gelisah dan tetap bekerja sesuai tugasnya.
(ys/matakalteng.com)
Discussion about this post