SAMPIT – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Yephi Hartady Periyanto, menilai distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk petani perlu dibenahi agar tidak mempersulit masyarakat penerima subsidi, khususnya petani di kawasan sentra pertanian.
Menurut Yephi, persoalan distribusi BBM subsidi saat ini perlu diselesaikan melalui tiga tahapan solusi, yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Ia menegaskan, untuk solusi jangka pendek sebenarnya sistem pengawasan sudah tersedia melalui aplikasi barcode atau QR Code penerima subsidi yang selama ini diterapkan pemerintah melalui program Subsidi Tepat MyPertamina.
“Kalau jangka pendek sebenarnya sistemnya sudah ada. Petani penerima subsidi itu sudah terdata melalui aplikasi dan barcode. Bahkan ada legalisasi dan rekomendasi dari kepala dinas. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi dipersulit di lapangan,” kata Yephi, Selasa 26 Mei 2026.
Ia menjelaskan, rekomendasi dari dinas hanya mengambil data dari sistem aplikasi yang telah memuat identitas penerima subsidi. Karena itu, menurutnya petugas SPBU tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan berlebihan terhadap petani yang sudah memiliki barcode penerima subsidi.
“Kalau memang ada kebocoran atau penyalahgunaan, itu tanggung jawab kami yang mengeluarkan validasi. Jadi jangan sampai petani yang sudah jelas penerima subsidi malah dipersulit lagi saat membeli BBM,” ujarnya.
Yephi mengibaratkan sistem tersebut sama seperti penggunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi kendaraan umum. Petani yang telah terdaftar seharusnya dapat langsung dilayani tanpa hambatan tambahan di lapangan.
“Petani itu penerima hak subsidi. Selama ini justru banyak petani yang tidak pernah mengambil hak subsidinya. Ketika sekarang mereka mulai mengambil karena ada kebutuhan, jangan malah dibuat sulit,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya pemeriksaan tambahan oleh petugas SPBU terhadap wadah atau jeriken yang digunakan petani saat membeli solar subsidi. Menurutnya, persoalan utama bukan pada boleh atau tidaknya penggunaan jeriken, melainkan standar keamanan wadah yang dipakai.
“Kalau soal tangki atau jeriken sebenarnya itu persoalan teknis dan keselamatan. Jadi bukan berarti tidak boleh. Tinggal disosialisasikan saja standar jeriken yang aman, ketebalannya bagaimana, jenisnya seperti apa. Petani pasti sanggup mengikuti aturan kalau dijelaskan dengan baik,” jelasnya.
Untuk solusi jangka menengah, DPKP Kotim mendorong adanya titik-titik pengambilan khusus BBM subsidi bagi petani maupun nelayan. Hal itu dinilai penting agar distribusi tidak menumpuk di satu SPBU tertentu.
“Kita coba pikirkan titik pengambilan tertentu supaya tidak menumpuk di satu tempat. Karena sebenarnya pengambilan tidak harus di satu SPBU saja,” ucapnya.
Sementara untuk solusi jangka panjang, Yephi menilai perlu adanya kebijakan kawasan sentra pertanian yang mendapat fasilitas dan kemudahan khusus, termasuk kemungkinan pembangunan SPBU khusus petani.
Menurutnya, kawasan sentra produksi pangan memerlukan dukungan distribusi energi yang memadai agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan harga komoditas tetap stabil.
“Kalau suatu daerah ditetapkan sebagai kawasan sentra, harus ada banyak kemudahan dan prioritas. Salah satunya mungkin SPBU khusus petani atau sistem khusus untuk mendukung kebutuhan mereka,” katanya.
Ia mencontohkan kawasan selatan Kotim yang memiliki jumlah petani cukup besar, namun akses pengisian BBM subsidi masih terbatas pada satu titik SPBU sehingga dinilai kurang ideal.
“Bayangkan petani dari Teluk Sampit, Samuda dan wilayah lain harus menuju satu SPBU. Sementara jumlah petani kita banyak. Ini belum lagi kalau potensi kelapa dalam kembali dikembangkan. Maka kebutuhan energinya juga harus dipikirkan,” ungkapnya.
Yephi menambahkan, distribusi BBM subsidi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan petani semata, tetapi juga berdampak pada stabilitas harga pangan di masyarakat.
“Kalau distribusi BBM terganggu, dampaknya bisa sampai ke harga beras dan komoditas lainnya. Karena itu subsidi ini memang harus dijaga agar tepat sasaran dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian,” tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post