SAMPIT – Kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Pulau Hanaut kembali menuai sorotan. Wilayah yang masih masuk administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) itu dinilai seolah tertinggal jauh dari pembangunan, bahkan oleh masyarakatnya sendiri dianggap seperti bukan bagian dari daerah yang selama ini mereka tempati dan bayar pajaknya.
Ditengah gencarnya pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan, kondisi jalan di Pulau Hanaut justru masih memprihatinkan. Jalan poros yang menghubungkan sejumlah desa di kawasan tersebut terlihat rusak berat dan minim perawatan. Berdasarkan pantauan di lapangan beberapa waktu lalu, ruas jalan dari Desa Handil Pala menuju Desa Hantipan tampak penuh lubang dan nyaris tidak layak dilalui kendaraan biasa.
Bahkan pada beberapa titik, kondisi jalan hanya cukup dilalui satu unit sepeda motor. Ketika dua kendaraan berpapasan, pengendara harus saling mengalah dan ekstra hati-hati agar tidak terperosok ke sisi jalan. Ironisnya, kondisi tersebut bukan baru terjadi dalam hitungan bulan. Warga menyebut kerusakan jalan itu sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada perubahan berarti.
Jalur yang seharusnya menjadi akses utama masyarakat justru lebih cocok disebut lintasan motor trail dibanding jalan poros kecamatan. “Kami ini kadang bingung, apakah Pulau Hanaut masih masuk wilayah Kotim atau tidak. Kalau memang bagian dari Kotim, seharusnya infrastruktur juga diperhatikan,” ujar Adi seorang warga setempat, Sabtu 16 Mei 2026.
Kekecewaan masyarakat bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, mereka mengaku terus mendengar janji pembangunan, terutama setiap musim politik tiba. Namun hingga kini, perubahan yang dirasakan masyarakat di lapangan disebut nyaris tidak ada. Akibat kondisi jalan yang rusak parah, aktivitas masyarakat menjadi sangat terganggu.
Waktu tempuh antar desa yang sebelumnya hanya memerlukan hitungan menit kini bisa berubah menjadi berjam-jam. Warga harus berjibaku dengan jalan berlumpur (Bila kondisi Air setelah pasang) berlubang, licin, dan sempit demi menjalankan aktivitas sehari-hari. Padahal, Kecamatan Pulau Hanaut bukan wilayah yang tidak memiliki potensi ekonomi.
Daerah tersebut dikenal sebagai salah satu sentra penghasil buah durian yang cukup diperhitungkan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu, masyarakat di sana juga menggantungkan hidup dari perkebunan kelapa dan kelapa sawit. Sepanjang jalan poros, hamparan pohon kelapa tampak menjulang tinggi. Hasil perkebunan masyarakat terus mengalir keluar wilayah itu, namun ironisnya akses jalan yang digunakan justru sangat memprihatinkan.
Masyarakat menilai pembangunan di Kotawaringin Timur selama ini terlalu terfokus pada wilayah perkotaan, sementara kawasan pelosok seperti Pulau Hanaut perlahan terlupakan. “Kami juga bagian dari Kotim. Kami juga bayar pajak. Tapi kenapa pembangunan seperti tidak pernah sampai ke sini,” ungkapnya.
Kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya jembatan penghubung permanen di Sungai Mentaya yang selama ini hanya menjadi wacana dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Akibatnya, masyarakat Pulau Hanaut tidak hanya menghadapi akses jalan rusak, tetapi juga masih harus bergantung pada transportasi sungai untuk menuju daratan utama.
Bagi warga, persoalan infrastruktur di Pulau Hanaut bukan lagi sekadar soal kenyamanan, melainkan sudah menyangkut pemerataan pembangunan dan keadilan sebagai warga daerah. Mereka berharap pemerintah daerah tidak hanya datang membawa janji ketika momentum politik berlangsung, tetapi benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini hidup jauh dari pusat perhatian pembangunan.
Sebab di balik jalan rusak, jembatan yang tak kunjung terbangun, dan akses yang tertinggal, ada ribuan masyarakat yang setiap hari tetap bertahan hidup dan berharap daerah mereka tidak lagi dianggap wilayah pinggiran, di tanahnya sendiri.
(gus/matakalteng)
Discussion about this post