SAMPIT – Iklim dunia usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai masih berada dalam kondisi yang cukup kuat dan kompetitif dibandingkan sejumlah daerah lain di Kalimantan Tengah. Kekuatan tersebut bertumpu pada sektor perkebunan, pertambangan, serta geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus tumbuh di wilayah perkotaan hingga pinggiran.
Wakil Ketua I Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kotim, Gahara, menyebut sektor perkebunan menjadi keunggulan utama daerah ini karena luas arealnya yang besar dan kontribusinya terhadap perekonomian lokal.
“Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, Kotim relatif lebih menjanjikan. Perkebunan kita luas, ditambah pertumbuhan UMKM seperti kafe dan pedagang kecil yang menjamur, itu menandakan ekonomi daerah masih bergerak,” ujarnya, Kamis 18 Desember 2025.
Ia menilai pertumbuhan UMKM yang pesat, khususnya di sektor kuliner, menjadi indikator positif meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penataan ruang usaha yang tertib dan terencana.
Menurutnya, daya beli masyarakat Kotim sebenarnya cukup baik, tetapi masih terkendala oleh tata kelola kawasan usaha yang terkesan semrawut.
Dalam tiga sektor utama penopang ekonomi Kotim, Gahara mengungkapkan sektor perkebunan saat ini menghadapi tantangan tersendiri, terutama setelah masuknya PT Agrinas Palma Nusantara yang dinilai memengaruhi iklim investasi.
Sementara sektor pertambangan relatif stabil karena jumlah usaha tambang di Kotim tidak terlalu banyak dan tidak menimbulkan persoalan berarti.
Adapun di sektor UMKM, persaingan usaha dinilai semakin ketat seiring pesatnya pertumbuhan jumlah pelaku usaha. Hampir di setiap sudut kota bermunculan kafe dan usaha sejenis. Meski demikian, perkebunan dan pertambangan masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah, sedangkan UMKM berperan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
Terkait kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban, Gahara menilai kondisi dunia usaha Kotim masih cukup sehat.
“Mayoritas pelaku usaha masih mampu membayar upah tenaga kerja, pajak daerah, serta biaya operasional, meski diakui ada tantangan berupa fluktuasi biaya dan keterbatasan tenaga kerja, terutama di sektor UMKM,”tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan ketersediaan tenaga kerja yang dipengaruhi kondisi geografis Kotim. Dengan jumlah penduduk sekitar 400 ribu jiwa yang tersebar di 17 kecamatan, konsentrasi tenaga kerja lebih banyak berada di wilayah tertentu, sementara daerah lain masih kekurangan.
Untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing dunia usaha, Gahara menekankan perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam penataan ruang dan pengawasan perizinan. Ia menilai masih banyak usaha informal yang berdiri di lokasi tidak semestinya dan berpotensi mengganggu ketertiban, lalu lintas, serta estetika kota.
“Pemerintah perlu hadir, mulai dari pendekatan persuasif, pembinaan, sampai tindakan tegas jika diperlukan. Penataan yang baik akan membuat dunia usaha lebih sehat dan kota kita terlihat lebih tertib,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post