SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mengintensifkan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui strategi yang berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, demikian disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi.
Strategi penanggulangan kemiskinan di Kotim saat ini difokuskan pada tiga pilar utama yang harus dijalankan secara terintegrasi, jelasnya. Pj Sekda Umar Kaderi menggarisbawahi pentingnya langkah pertama, yaitu Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, yang direalisasikan melalui pemberian bantuan sosial, subsidi, dan penyediaan layanan dasar gratis, seperti pendidikan dan kesehatan, yang tujuannya adalah meringankan biaya hidup masyarakat miskin.
“Kami memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan akses penuh ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan secara gratis. Selain itu, pemberian bansos dan subsidi tepat sasaran harus dilakukan secara optimal untuk mengurangi beban pengeluaran harian mereka,” ungkap Umar Kaderi, Selasa 16 Desember 2025.
Selain meringankan beban, Pemkab Kotim juga memprioritaskan pilar kedua, yakni Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Strategi ini menitikberatkan pada penguatan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui berbagai intervensi.
Program yang dijalankan mencakup bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi. Peningkatan pendapatan, menurut beliau, adalah solusi yang paling berkelanjutan.
Pj Sekda menambahkan bahwa dengan memberikan modal dan pelatihan, pemerintah berupaya mengubah penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan lingkungannya.
“Pilar terakhir adalah Pengurangan Kantong-kantong Kemiskinan, yang difokuskan pada perbaikan infrastruktur pelayanan dasar di wilayah yang masih tertinggal,”tegasnya.
Strategi ini meliputi pembangunan sanitasi, penyediaan air bersih, dan peningkatan kualitas jalan serta infrastruktur lainnya, yang sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan taraf hidup masyarakat di wilayah kemiskinan.
Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak eksternal, termasuk dukungan dari dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kolaborasi yang tertera dalam diagram, mencakup peran Dinas Kesehatan dalam pemenuhan upaya kesehatan, Dinas Pendidikan dalam optimalisasi BOS dan DOP, hingga peran Camat dan Lurah dalam pengawasan pelaksanaan percepatan di tingkat wilayah, menunjukkan pendekatan komprehensif.
“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan ekstrem bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan pihak-pihak lainnya. Sinergi ini adalah kunci untuk menciptakan percepatan yang efektif dan berkelanjutan,” ucapnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post