SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor secara resmi mengangkat dan mengukuhkan pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) tingkat Kabupaten Kotim untuk pertama kalinya, dengan masa bakti periode 2025–2029.
Prosesi pengangkatan dan pengukuhan tersebut dilaksanakan pada Senin, 8 Desember 2025. Dalam prosesi pengukuhan, Bupati Halikinnor membacakan langsung ikrar pengangkatan pengurus DPPI Kabupaten Kotim.
“Pada hari ini Senin tanggal 8 bulan Desember tahun 2025, saya Bupati Kotawaringin Timur mengangkat dan mengukuhkan pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat Kabupaten Kotim masa bakti 2025–2029,”ujarnya, Senin 8 Desember 2025.
Ia berharap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada segenap pengurus agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban menjalankan organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sesuai dengan peraturan organisasi serta menjalankan dharma baktinya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bupati Halikinnor menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPPI Kabupaten Kotim yang baru saja dilantik. Ia berharap, organisasi ini dapat menjadi wadah yang aktif dan produktif bagi para Purna Paskibraka yang kini mengemban peran sebagai Duta Pancasila di Kabupaten Kotim.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPPI Kabupaten Kotim yang baru saja dilantik. Semoga kalian bisa berkontribusi positif dalam organisasi yang mewadahi Purna Paskibraka Duta Pancasila di Kabupaten Kotim,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sebagai Purna Paskibraka Duta Pancasila, terdapat sejumlah kewajiban yang harus selalu dipegang teguh. Di antaranya adalah menjaga konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika.
Selain itu, pengurus DPPI diharapkan mampu menjadi teladan dalam mengutamakan nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Menanamkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dalam wadah NKRI, baik di lingkungan organisasi, komunitas, maupun masyarakat di berbagai bidang,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti tugas mulia Purna Paskibraka Duta Pancasila, yakni membantu DPPI pusat dalam melaksanakan keutamaan Pancasila.
Peran tersebut diwujudkan melalui keterlibatan dalam kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan, seminar, serta berbagai kegiatan lainnya, serta berperan aktif sebagai anggota DPPI.
Lebih lanjut, Halikinnor menegaskan bahwa pembinaan Purna Paskibraka merupakan bagian dari misi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita.
Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjadikan pembinaan generasi muda sebagai prioritas.
“Setelah dilantik, tentu saya sangat bangga dengan adik-adik yang menjadi ujung tombak penegakan Pancasila di Kabupaten Kotim. Ini bukan hal yang mudah, tetapi saya yakin dan percaya adik-adik bisa melaksanakannya,” ujar Halikinnor.
Meski demikian, ia mengingatkan para pengurus DPPI agar tetap mengutamakan kewajiban utama sebagai pelajar. Walaupun aktivitas organisasi di luar jam sekolah cukup banyak dan beragam, pendidikan formal tetap harus menjadi prioritas.
“Saya harap adik-adik tetap mengutamakan kegiatan sekolah. Mudah-mudahan adik-adik selalu semangat dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPPI,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Halikinnor juga menyinggung fenomena memudarnya pengetahuan generasi muda terhadap lagu-lagu nasional. Ia mengaku telah menginstruksikan agar setiap kegiatan selalu diisi dengan menyanyikan lagu-lagu nasional sebagai bagian dari penguatan rasa cinta tanah air.
“Saat ini banyak sekali anak-anak kita yang tidak mengetahui lagu-lagu nasional. Maka dari itu, dalam setiap kegiatan harus ada menyanyikan lagu-lagu nasional. Duta Pancasila ini perannya sangat strategis dalam menguatkan NKRI, terutama di kalangan anak muda,” katanya.
Ia menambahkan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan TNI dan Polri yang jumlahnya terbatas. Diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda yang tergabung dalam DPPI.
“Kita tahu TNI dan Polri jumlahnya terbatas, rasionya tidak sebanding dengan jumlah masyarakat kita. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama, semua pihak, untuk menjaga keutuhan negara kita tercinta ini,” pungkas Halikinnor.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post