SAMPIT – PLN terus mematangkan rencana perkuatan jaringan listrik di Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), untuk mengatasi persoalan tegangan naik-turun yang selama ini dirasakan masyarakat.
Kondisi geografis menjadi tantangan utama, karena akses darat di sepanjang jaringan 20 kV sejauh ±40 kilometer yang dahulu dapat dilalui kini sepenuhnya tertutup hutan dan vegetasi lebat sehingga tidak lagi digunakan warga.
Asisten Manager Perencanaan (Asman Perencanaan) PLN UP3 Pangkalan Bun, Aris Aprianto, menjelaskan bahwa gangguan di wilayah tersebut banyak dipicu oleh sulitnya pembersihan jalur konduktor dari pohon dan tanaman sekitar. Medan yang berat membuat proses penanganan gangguan memakan waktu lebih lama, terutama bila terjadi pada malam hari.
“Ketidakstabilan tegangan ini terjadi karena jalur aliran listrik sulit dibersihkan dan sangat rentan terganggu pohon, binatang, maupun faktor lainnya,” ujar Aris, Senin, 24 November 2025.
PLN, lanjut Aris, telah menyiapkan rencana besar agar Pulau Hanaut tidak lagi bergantung pada suplai dari Kecamatan Seranau melalui Gardu Induk Sampit yang selama ini melintas di kawasan hutan. Penguatan suplai akan dilakukan dengan membangun konfigurasi jaringan baru yang bersumber dari Gardu Induk Bagendang.
Namun tantangan signifikan muncul karena jaringan harus menyeberangi sungai dengan lebar jauh melampaui standar umum pembangunan SUTM.
“Kalau lebarnya hanya sekitar 100 meter, itu masih bisa kami tangani. Tetapi sungai menuju Kecamatan Pulau Hanaut ini sangat lebar dan tidak ada jembatan, sehingga menjadi kendala tersendiri,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN merencanakan pembangunan empat unit tower dengan bentangan kabel sekitar ±1.400 meter. Hingga kini, proses pembangunan telah memasuki tahap penyelesaian pondasi. Tahap berikutnya adalah pembangunan struktur tower dan penarikan kabel SUTM 20 kV.
“Seluruh material sudah siap. Kami tinggal menunggu izin dari KKPR. Jika izin terbit, insyaallah dalam tiga bulan pekerjaan bisa selesai dan tegangan listrik di Pulau Hanaut akan jauh lebih stabil,” tegas Aris.
Aris juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kotim, jajaran eksekutif, dan Komisi I DPRD atas dukungan terkait kesesuaian tata ruang dan percepatan proses perizinan. Secara teknis, pembangunan tower telah dinyatakan sesuai tata ruang oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Namun secara regulasi, seluruh izin wajib diproses melalui OSS pusat.
“Perizinannya sudah lama kami ajukan melalui PLN Pusat untuk diproses lewat OSS. Prosesnya masih berjalan. Kami berharap ada diskresi atau surat pendukung dari Pemda agar proyek ini tetap bisa berjalan sambil menunggu izin final,” tuturnya.
Dalam rapat terakhir bersama Pemerintah Daerah, disebutkan kemungkinan penerbitan surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan percepatan pembangunan, meski proses perizinan pusat tetap harus ditempuh.
“Rekomendasi daerah sangat penting agar progres tower dapat kami lanjutkan. Tower dan kabel sudah lengkap berada di Bagendang, kami hanya menunggu legalitas perizinan,” tambah Aris.
Ia memastikan bahwa kontraktor yang bekerja sama dengan PLN berkomitmen menyelesaikan pembangunan tower dan penarikan kabel dalam waktu tiga bulan setelah izin terbit.
“Begitu izin keluar, pembangunan tower hingga penarikan kabel dapat kami selesaikan dalam kurang lebih tiga bulan,” pungkasnya.
Dengan kesiapan material, dukungan lintas sektor, dan harapan percepatan penerbitan izin, masyarakat Pulau Hanaut kini menanti hadirnya jaringan listrik yang lebih stabil dan andal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah kepulauan tersebut.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post