SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan menggelar sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES) sebagai langkah strategis mempercepat operasionalisasi Koperasi Merah Putih. Hal ini juga disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah tentang Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih dan Kartu Huma Betang Tahun 2025 yang digelar di Gedung Serbaguna Sampit, belum lama ini.
Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran beserta jajaran, serta Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor didampingi Wakil Bupati Irawati.
Bupati Kotim, Halikinnor, menyampaikan bahwa keberadaan koperasi merupakan wujud nyata semangat gotong royong dan keadilan sosial dalam perekonomian masyarakat. Karena itu, pihaknya menekankan perlunya sistem yang memudahkan pengelolaan koperasi, terutama di tingkat desa.
“Saat ini dari 185 Koperasi Merah Putih di Kotim, baru lima yang sudah aktif berjalan. Untuk mempercepat operasionalisasi koperasi lainnya, kami akan mengadakan sosialisasi SIMKOPDES agar para pengurus bisa lebih mudah dalam tata kelola administrasi, pelaporan, hingga transparansi keuangan,” ungkap Halikinnor, Senin 22 September 2025.
Ia menjelaskan bahwa SIMKOPDES akan menjadi alat bantu digital yang terintegrasi untuk meningkatkan kinerja koperasi. Sistem ini memungkinkan data anggota, simpanan, pinjaman, hingga hasil usaha dapat dicatat dengan rapi, cepat, dan akurat. Dengan begitu, koperasi dapat lebih dipercaya dan menjadi wadah ekonomi masyarakat yang sehat.
“Koperasi ini adalah wadah kolaborasi untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat desa. Kalau pengelolaannya modern dan transparan, tentu akan lebih cepat berkembang dan manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, juga menegaskan dukungan penuh terhadap upaya memperkuat koperasi. Menurutnya, koperasi adalah instrumen penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembangunan dari desa menuju Indonesia Emas 2045.
“Pemerintah provinsi bersama kabupaten harus bergandengan tangan memastikan koperasi ini benar-benar aktif. Jangan hanya ada di atas kertas. SIMKOPDES ini langkah bagus untuk mempercepat proses itu,” tegas Agustiar.
Dengan adanya sosialisasi SIMKOPDES, diharapkan seluruh pengurus koperasi di desa-desa Kotim dapat lebih terampil dalam mengelola organisasi, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Pemkab Kotim optimistis, program ini akan menjadi tonggak baru dalam penguatan koperasi sebagai soko guru ekonomi kerakyatan.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post