SAMPIT – Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama sejumlah tokoh dan tetua adat menemui Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi agar pola kerja sama operasional (KSO) yang dijalankan PT Agrinas Palma Nusantara tidak menyingkirkan masyarakat lokal.
“Pak Gubernur mendukung langkah DAD untuk memperjuangkan agar KSO itu dilakukan Agrinas melibatkan warga lokal terutama masyarakat Dayak, baik itu melalui poktan, BUMD, maupun BUMDes,” kata Ketua Harian DAD Kotim, Gahara, Rabu 17 September 2025.
Ia menjelaskan, inisiatif ini diambil karena selama ini keberadaan Agrinas dinilai belum memberikan ruang yang adil bagi masyarakat setempat.
“Bagaimanapun keberadaan Agrinas patut didukung, tetapi harus melibatkan orang lokal. Itu untuk meredam konflik di lapangan. Konflik yang selama ini terjadi bisa diselesaikan karena faktor utamanya kita sangat memahami, dan yang bisa menyelesaikan ini tentunya orang lokal, orang Dayak juga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gahara menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sedang mencari formulasi untuk menjalin komunikasi dengan Agrinas.
“Pak Gubernur juga bagian dari pemerintah pusat, sehingga harus selaras dan bisa menjadi penyambung warga lokal dengan pemerintah pusat. Kami akan perjuangkan hak-hak masyarakat adat untuk mendapatkan KSO dengan Agrinas,” tegasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post