SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor membuka wacana melakukan kaji tiru ke Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai upaya mencari alternatif pendanaan proyek pelebaran dan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara H Asan Sampit.
Menurutnya, Singkawang pernah menghadapi kendala serupa terkait keterbatasan anggaran. Namun, mereka berhasil membangun bandara baru melalui skema sharing dana antara pemerintah daerah, pihak swasta melalui CSR, dan pemerintah pusat lewat APBN.
“Kalau melihat kondisi APBN sekarang, apalagi ada informasi dilakukan efisiensi, otomatis kemungkinan usulan kita berat di pusat. Tidak hanya kita yang mengajukan, kabupaten lain juga banyak,” ujarnya, Selasa 12 Agustus 2025.
Halikinnor mengaku sudah berupaya menemui Komisi V DPR RI bersama beberapa anggota dewan untuk memperjuangkan usulan tersebut. Namun, ia menyadari kondisi keuangan pemerintah pusat saat ini cukup sulit, sehingga diperlukan alternatif pendanaan.
“Kemarin saya berbicara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kotim yang baru. Saat bertugas di Singkawang, beliau membantu pengadaan tanah bandara di sana dengan skema sharing dana. Jadi saya berharap nanti akan mengajak beliau untuk kaji tiru ke Singkawang, melihat sistem mereka yang bisa menggabungkan dana swasta, APBD, dan APBN,” jelasnya.
Ia menilai, proses pelebaran dan perpanjangan runway di Bandara H Asan Sampit relatif lebih mudah dibandingkan pembangunan bandara baru seperti di Singkawang.
“Kalau di kita tanahnya sudah clear, tinggal dananya saja. Bahkan ganti rugi Rp1,8 miliar untuk pemindahan bangunan PKP-PK (pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran) sudah selesai. Yang menolak sebelumnya pun sudah menerima berdasarkan putusan pengadilan, karena harga sudah ditetapkan tim appraisal,” ungkapnya.
Halikinnor memproyeksikan kebutuhan anggaran sekitar Rp192 miliar, dibulatkan menjadi Rp200 miliar. Ia mencontohkan, jika skema sharing diterapkan seperti di Singkawang, pemerintah daerah bisa menyiapkan Rp50 miliar atau Rp35 miliar dari APBD ditambah kontribusi swasta, sehingga pemerintah pusat hanya menambah kekurangan.
“Biasanya kalau pusat hanya menambah, tidak terlalu berat. Tapi kalau semua ditanggung pusat, dengan alasan efisiensi dan anggaran terbatas, bisa batal,” tegasnya.
Bupati berharap, melalui studi tiru tersebut, pihaknya dapat mengundang dunia usaha untuk ikut terlibat.
“Harapan kita nanti, daerah bisa memberikan kontribusi, swasta ikut berpartisipasi, dan pusat melengkapi kekurangannya, sehingga perpanjangan dan pelebaran runway bisa terealisasi lebih cepat,” pungkas Halikinnor.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post