SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Apel Siaga dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2025 di halaman Kantor BPBD Kotim, Senin 4 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi bentuk kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman karhutla yang semakin nyata, di mana hingga 31 Juli 2025, sebanyak 130 hotspot terpantau di wilayah Kotim.
“Kegiatan ini adalah bentuk komitmen kita bersama untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotim. Terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimda dan seluruh peserta Apel Siaga yang telah menunjukkan kesiapan menghadapi bencana ini,” ujar Wakil Bupati Kotim Irawati, Senin 4 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius yang harus diwaspadai. Selain menimbulkan kerusakan ekologis dan hilangnya keanekaragaman hayati, karhutla juga memicu perubahan iklim, mengganggu kesehatan masyarakat, serta melumpuhkan aktivitas transportasi dan perekonomian.
“Kita pernah mengalami dampak berat pada tahun 2015, 2019, dan 2023. Kerugian material, rusaknya lahan produktif dan gambut, meningkatnya kasus ISPA, hingga terganggunya aktivitas masyarakat adalah pelajaran berharga yang tidak boleh terulang. Karena itu, kita harus terus siaga dan mengantisipasi sejak dini,” tegasnya.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa hingga 31 Juli 2025, telah terpantau 130 titik hotspot dan 19,63 hektar lahan terbakar di Kotim. Ancaman ini semakin nyata mengingat saat ini Kotim memasuki musim kemarau, di mana banyak lahan dalam kondisi kering dan sumber air terbatas, sehingga potensi kebakaran semakin tinggi.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Kotim telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla selama 90 hari, mulai 1 Agustus hingga 29 Oktober 2025.
Dalam masa siaga ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mengerahkan seluruh sumber daya untuk pencegahan dan penanganan karhutla.
“Kita sudah mengaktifkan Posko Siaga di BPBD serta Pos Lapangan di delapan kecamatan rawan karhutla, yaitu Kecamatan Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Seranau, Kota Besi, Cempaga, dan Parenggean. Pelibatan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) menjadi bagian penting dari upaya pengendalian dini ini,” katanya.
Ia menegaskan bahwa seluruh posko harus bekerja maksimal, dengan fokus utama pada pencegahan melalui patroli, edukasi, dan sosialisasi secara persuasif.
“Jika ada deteksi dini kebakaran, pemadaman harus dilakukan segera. Sekecil apapun titik api, jangan sampai membesar. Prioritaskan deteksi dini dan pemantauan titik rawan sebagai langkah pencegahan utama,” imbuhnya.
Ia juga mengimbau seluruh petugas, termasuk pemadam kebakaran, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, MPA, dan Tim Reaksi Cepat perusahaan, untuk selalu siaga dan memastikan kesiapan peralatan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menyampaikan bahwa apel siaga ini menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan. Meski demikian, rencana simulasi gladi lapangan harus ditunda karena kondisi yang kurang memungkinkan.
“Kegiatan hari ini ada apel siaga, tapi karena situasi tidak memungkinkan untuk simulasi, maka kami tunda. Nanti akan kami buatkan simulasi baru yang lebih teknis dan melibatkan lebih banyak sukarelawan,” jelasnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta apel yang hadir, terutama para sukarelawan, TNI-Polri, serta instansi vertikal hingga Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng.
“Kami dari BPBD mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kawan-kawan sukarelawan yang sudah hadir,” ucapnya.
Terkait peralatan, Multazam memastikan kondisinya sudah baik dan lengkap. Meski demikian, masih ada satu unit truk tangki yang saat ini sedang dalam proses perbaikan.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali beroperasi,” katanya.
Multazam menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan respon cepat dari seluruh personel dan relawan. Ia berharap sukarelawan di lapangan bisa langsung memadamkan titik api tanpa harus menunggu tim dari BPBD atau Dinas Pemadam Kebakaran.
“Kita harapkan seluruh personel dan relawan harus bersama-sama. Ketika ada kejadian, respon cepat yang kita tunggu. Sukarelawan terdekat harus bisa langsung memadamkan terlebih dahulu, tidak perlu menunggu BPBD. Karena itu, latihan dan kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan agar respon cepat kita benar-benar terasa dan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post