SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mengintensifkan berbagai upaya dalam menurunkan angka stunting, termasuk memperkuat dukungan anggaran lintas OPD dan mendorong keterlibatan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kepala Dinas Kesehatan Kotim, Umar Kaderi, menyebut penanganan stunting saat ini tidak lagi hanya bergantung pada pendekatan top-down, tetapi lebih mengedepankan partisipasi masyarakat melalui program Desa Siaga Stunting.
“Kita sudah rangkai launching Desa Siaga Stunting ini dengan kegiatan koordinasi dan advokasi Pokjanal Posyandu, karena Posyandu adalah ujung tombak di lapangan. Sekarang strategi kita lebih menekankan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memberi pemahaman dan penyuluhan, selebihnya biar masyarakat desa yang jalankan langsung,” kata Umar Kaderi, Kamis 12 Juni 2025.
Ia menjelaskan, selama ini memang sudah dilakukan berbagai program seperti Grebek Stunting dan kampanye edukatif dari Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, serta pemanfaatan Dana Desa.
Namun kelemahan terletak pada minimnya kontrol dan pelibatan warga. Melalui Desa Siaga Stunting, semua pihak didorong untuk lebih aktif, termasuk swasta.
“Kita sudah mulai melibatkan perusahaan-perusahaan swasta. Setidaknya ada tujuh mitra yang sudah berkontribusi dalam bentuk PMT dan dukungan lainnya. Kita beri penghargaan kepada mereka, dan berharap lebih banyak perusahaan besar membagikan CSR-nya untuk program ini,” jelasnya.
Terkait dukungan anggaran, Umar mengatakan bahwa hampir seluruh OPD teknis memiliki pos khusus untuk penanganan stunting. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 juta per tahun untuk kegiatan PMT.
Selain itu, anggaran juga bersumber dari DP3AP2KB, Dana Desa, dan program pemerintah pusat melalui transfer khusus.
“Biaya PMT itu tidak satu pintu, bisa dari Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Dana Desa, dan CSR perusahaan. Bahkan, hampir semua Puskesmas di Kotim sudah punya alokasi rutin untuk mendukung kegiatan lapangan,” tambahnya.
Dari sisi data, Umar menyebut penurunan angka stunting di Kotim telah terdeteksi lewat dua metode, yaitu Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dari Kementerian Kesehatan, serta data real berbasis aplikasi kunjungan balita ke Posyandu.
Hasil pengukuran tahun 2024 terhadap 99,8 persen balita menunjukkan angka stunting 19,8 persen. Namun data resmi Kemenkes untuk Kotim masih belum dirilis hingga akhir Mei lalu.
“Data dari Kemenkes memang belum keluar, masih ada empat kabupaten di Kalteng yang belum diumumkan hasil surveinya, termasuk Kotim. Tapi dari data real di aplikasi, sudah ada penurunan signifikan. Kita tetap optimis dan terus berupaya,” ucapnya.
Umar juga menyebut wilayah dengan angka stunting tertinggi di antaranya berada di Kecamatan Pulau Hanaut, Bukit Santuai dan ada beberapa lagi lainnya.
Dengan adanya program Desa Siaga, ia berharap daerah-daerah ini mendapat perhatian lebih untuk menekan prevalensi stunting.
“Target kami tahun ini 16 desa bisa menjalankan program Desa Siaga. Saat ini baru satu desa yang berjalan yaitu Desa Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Tapi dengan keterlibatan semua pihak, termasuk perusahaan, kita yakin upaya ini bisa lebih cepat dan masif,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post