SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menegaskan komitmennya mendorong pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat pedalaman dan kurang terjangkau. Melalui Wakil Bupati Irawati, Pemkab Kotim secara resmi menyerahkan proposal kedua sebagai pelengkap persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 1 ke Kementerian Sosial RI.
“Alhamdulillah, proposal ini telah diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial RI, Ir. Agus Jabo Priyono, dan mendapat sambutan sangat positif. Kami mengapresiasi dukungan Kemensos terhadap ikhtiar membangun sumber daya manusia sejak dini,” ujar Irawati, Selasa 20 Mei 2025.
Ia menambahkan, pengajuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan pertama Pemkab Kotim pada 9 Mei 2025, yang kala itu diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos dan pengajuan proposal sekolah rakyat oleh Pemkab Kotim pada tanggal 13 April 2025. Saat itu, Pemkab Kotim menyampaikan bahwa angka kemiskinan tertinggi di Kalimantan Tengah berada di wilayahnya, yakni sebesar 26,6 persen.
“Jumlah ini karena penduduk terbanyak se-Kalteng ada di Kotim, dan Kotim juga merupakan kabupaten tertua. Kami juga sudah bermohon ke Pusdatin untuk data kemiskinan lebih akurat, sebab sejauh ini belum ada aturan yang cukup kuat untuk akurasi data secara berkala,” jelasnya.
Menindaklanjuti arahan Kemensos, Pemkab Kotim telah menyiapkan lahan dan infrastruktur sementara untuk pembelajaran tahun ini. Lokasi sementara direncanakan di area Islamic Center seluas 5 hektare yang telah dilengkapi dua asrama baik itu untuk asrama putra dan asrama putri yang berkapasitas total 192 anak, aula, ruang kepala sekolah, perpustakaan, dapur umum, hingga fasilitas standar seperti AC dan CCTV.
“Dalam satu kamar bisa memuat 4 anak sehingga total muatan kapasitas dari dua asrama itu sebanyak 192 anak dan itu sudah melebihi standar yang diharapkan untuk 100 anak pada tahap 1 sekolah rakyat. Sementara lahan permanen juga sudah disiapkan dua alternatif, masing-masing 12 hektare dan 9 hektare. Semuanya bersertifikat, baik milik Pemda maupun hibah yang siap dialihkan ke Kemensos sesuai instruksi Bupati,” terang Irawati.
Ia menjelaskan, tim verifikasi juga telah dibentuk untuk mencocokkan data calon siswa dengan kondisi lapangan.
“Kami siapkan 100 anak yang benar-benar layak untuk jadi siswa pertama Sekolah Rakyat Tahap 1. Kami berharap sinergi pusat dan daerah ini benar-benar jadi solusi untuk kemiskinan di Kotim,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post