SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Perhubungan berencana mendorong pengembangan Terminal Patih Rumbih agar bisa difungsikan secara resmi sebagai terminal antar kabupaten hingga antar provinsi.
Plt Kepala Dishub Kotim, Rody Kamislam menjelaskan bahwa saat ini Terminal Patih Rumbih merupakan satu-satunya terminal yang digunakan secara layak untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di lokasi yang semestinya.
“Terminal Patih Rumbih itu sebenarnya adalah terminal tipe C untuk antar kecamatan, tapi di Kotim ini satu-satunya yang bisa menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang sesuai, bukan di jalan atau tempat sembarangan. Bahkan sekarang fungsinya sudah melayani sampai antar kabupaten dan provinsi seperti ke Banjarmasin,” kata Rody, Rabu 30 April 2025.
Ia mengatakan ke depan pihaknya akan menjalin komunikasi intensif dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah agar keberadaan terminal ini bisa diresmikan fungsinya secara administratif.
Syaratnya, Pemkab Kotim harus menyiapkan lahan yang memadai sebagai dasar pengajuan pembangunan Terminal PPD (Pelayanan Perhubungan Darat) antar kabupaten dan antar provinsi.
“Kami masih penjajakan awal. Kita lihat dulu lahan mana yang bisa disiapkan. Untuk bangunan dan sarana prasarana akan menjadi kewenangan provinsi, tapi kita harus siapkan lahannya,” ujarnya.
Rody mengakui bahwa saat ini kapasitas Terminal Patih Rumbih sudah tidak lagi sebanding dengan tingginya volume penumpang yang dilayani. Meski belum secara resmi melayani antar provinsi, namun terminal tersebut sudah aktif memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Di situ ada parkir kendaraan, jasa pelayanan sewa armada, kios untuk berdagang, dan semuanya memberi kontribusi untuk PAD. Jadi meskipun belum ditetapkan secara formal, kita sudah dapat benefit dari situ,” ungkapnya.
Ia menyebutkan bahwa lahan yang dianggap ideal rencananya berada di kawasan lingkar utara. Namun sebelum diputuskan, harus ada kajian matang agar tidak terjadi kesalahan penempatan.
“Jangan sampai kita siapkan lahan tapi ternyata tidak sesuai spesifikasi pembangunan terminal. Maka semuanya akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan, termasuk dengan Dinas Perhubungan Provinsi, Cipta Karya, Bappeda, dan Balai Transportasi Darat,” jelasnya.
Rody juga menekankan pentingnya mencari solusi pembiayaan dari luar APBD mengingat keterbatasan anggaran daerah.
“Sesuai arahan Pak Bupati, pelayanan harus tetap berjalan, infrastruktur harus terus dikembangkan, dan kepala OPD harus bisa mencari pembiayaan dari luar APBD. Ini yang sedang kami upayakan,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post