SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membuka peluang pembangunan feri penyeberangan dari Sampit menuju Mentaya Seberang. Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim, Rody Kamislam menyebutkan wacana ini sedang dikaji dari berbagai sisi, baik teknis, ekonomi, maupun potensi kerjasama dengan pihak swasta.
“Pembangunan sarana prasarana feri memiliki spesifikasi tertentu, terutama soal kemampuan menaikkan dan menurunkan kendaraan. Selain itu, dari sisi profit perlu dilakukan kajian mendalam karena jika dikelola swasta tentu mereka harus memperhitungkan keuntungan,” ujar Rody, Rabu 30 April 2025.
Ia menambahkan, panjang Sungai Mentaya menjadi faktor penghambat pembangunan jembatan. Sebab itu, beberapa waktu lalu Gubernur Kalteng memastikan pembangunan jembatan tidak memungkinkan dan dialihkan ke rute Cempaka Mulia.
Jalan tersebut kini telah diambil alih dan ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi, sehingga pembangunan dan perawatannya menjadi tanggung jawab Dinas PU Provinsi.
“Proyeksinya jalan itu nanti bisa menyasar ke Mentaya Seberang, hanya saja waktu tempuhnya lebih lama karena memutar jauh,” jelasnya.
Melihat kondisi tersebut, Dishub menilai opsi penyeberangan menggunakan feri tetap terbuka. Namun, hal ini memerlukan perhitungan cermat, termasuk kemungkinan pemerintah daerah yang menyiapkan anggaran dan membangun dermaga.
“Kalau swasta, pasti akan berhitung soal keuntungan dan biaya investasinya. Tapi kalau pemerintah yang mengadakan, pertimbangannya lebih ke pelayanan masyarakat,” katanya.
Pihaknya akan menghitung kebutuhan biaya renovasi dermaga di kedua sisi, spesifikasi kapal, dan pola operasionalnya.
“Kami akan buat studi kelayakan atau feasibility study dulu. Kalau memungkinkan, tentu bisa ditawarkan kepada operator, baik swasta maupun pemerintah,” lanjutnya.
Rody mengungkapkan, rencana ini sempat mendapatkan sambutan positif dari pihak swasta.
“Mereka dari DLU kemarin menyatakan ketertarikannya. Bahkan ingin mengundang kami ke Jakarta untuk membahas potensi penyeberangan ini. Tapi karena suasana pasca Lebaran masih sibuk, belum sempat dijadwalkan,” ungkapnya.
Meski begitu, jika tidak ada respon lebih lanjut dari swasta, maka pemerintah daerah siap mengambil opsi kedua.
“Kalau tidak ada respon, ya terpaksa pemerintah yang ambil alih. Kita prioritaskan pelayanan masyarakat,” tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post