SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan, hingga dua pelan bulan Ramadhan ini pihaknya masih belum mendapatkan kejelasan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai negeri di Kotim pada 2025 ini.
“Untuk THR kita masih belum bisa jelaskan, karena untuk THR pegawai negeri kita belum dapat petunjuk teknisnya. Begitu pula nasib THR para pegawai yang telah lulus seleksi CPNS dan PPPK namun ditunda pengangkatannya,”kata Pj Sekda Kotim Sanggul Lumban Gaol, Selasa 11 Maret 2025.
Padahal ujarnya, sudah dua pekan ramadhan, namun pihaknya belum mengetahui apakah tahun 2025 ini pegawai mendapatkan THR atau tidak, karena masih menunggu petunjuk pusat.
“Seandainya pun nanti ada, untuk tenaga kontrak juga tergantung pada kemampuan keuangan daerah, karena mereka ini anggaranya dari pendapatan asli daerah. Yang mana saat ini sedang mengalami rasionalisasi menyesuaikan efisiensi anggaran pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sehingga kata Sanggul, bagi CPNS dan PPPK yang baru lulus dan terpaksa dikembalikan menjadi tenaga kontrak akibat kebijakan penundaan pengangkatan hingga 2026 oleh pemerintah pusat, pihaknya juga belum bisa memastikan apakah mendapatkan THR atau tidak.
“Namun yang jelas terkait gaji tentu kita upayakan, karena mau bagaimanapun orang bekerja harus kita bayar. Hanya untuk THR kita masih menunggu kebijakan selanjutnya bagaimana. Semoga hal ini bisa dipahami,”tutupnya.
Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang ditunda memang masih menjadi perhatian publik saat ini. Pasalnya peserta yang dinyatakan lolos saat mengikuti seleksi CPNS dan PPPK harus ditunda hingga 2026 mendatang.
Kabar penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI di Senayan, Rabu 5 Maret 2026.
Rini Widyantini menjelaskan, hal itu dilakukan karena sejumlah pertimbangan. Di antaranya, adanya kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional, yang nantinya memerlukan dukungan SDM dengan kompetensi sesuai kebutuhan.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post