SAMPIT – Pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur kembali menggelar rapat guna memantapkan efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.
Dalam rapat yang dipimpin oleh bupati Kabupaten Kotim secara langsung yakni Halikinnor, sejumlah anggaran yang dinilai tidak terlalu mendesak kembali dirasionalisasi hingga mampu menghemat anggaran daerah sekitar Rp 90 miliar.
“Hari ini kita menggelar rapat bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kabupaten Kotawaringin Timur dan saya sudah menginstruksikan kepada PJ Sekda selaku ketua TAPD untuk merapatkan pembahasan anggaran sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri dan Presiden tentang efisiensi anggaran,”kata Bupati Kotim Halikinnor, Selasa, 4 Maret 2025.
Sehingga lanjutnya, TAPD melakukan rapat-rapat beberapa hari lalu bersama seluruh OPD untuk mengefisiensikan anggaran, khususnya anggaran yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ada pemotongan oleh pusat sebesar Rp 141 miliar.
“Untuk itu kita melakukan penghematan terutama untuk biaya perjalanan dinas dan TPP pegawai pun kita kurangi untuk melakukan penghematan, dimana perjalanan dinas kita potong sampai 50% mengikuti perintah pusat. Yang mana hasil efisiensi itu kita fokuskan untuk kepentingan pelayanan publik,”ucapnya.
Salah satunya untuk program di sektor kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur yang akan diutamakan terutama jalan-jalan yang memang kondisinya sangat memprihatinkan dan perlu penanganan segera.
“Jadi rapat hari ini untuk mematangkan efisiensi anggaran sehingga program seperti kesehatan dan pendidikan tidak terganggu, dengan melakukan pemotongan pada cost-kos lain yang bisa kita kurangi termasuk TPP tadi,”ungkapnya.
Mengingat kata Halikin, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat juga untuk belanja pegawai maksimal berada di angka 30% sementara kabupaten Kotim masih diangkat 35%. Sehingga pada tahun 2025 ini dirasionalisasi sebesar 3% dan masih berada di angka 32%.
“Tahun depan akan kembali kita lakukan rasionalisasi agar mencapai 30%. Dan kedepannya juga kita akan terus menggali sektor PAD agar mampu mengakomodir pembangunan daerah, terutama untuk menutupi program yang sebelumnya dibelanjai pemerintah pusat,”ucapnya.
Karena dengan PAD menurutnya, pemerintah bisa bebas menggunakan untuk pembangunan di daerah tanpa khawatir adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Bahkan anggaran yang berhasil dihemat sebesar Rp90 miliar direncanakan untuk memenuhi program di sektor lain yang lebih urgen atau mendesak.
“Seperti salah satunya 5 paket program infrastruktur yang telah selesai proses lelang melalui DAK yang dibatalkan oleh pusat karena menggunakan anggaran dari pusat. Sehingga mungkin nantinya Rp 90 miliar ini sebagian kita gunakan atau alokasikan ke sektor tersebut,”tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post