SAMPIT – Wacana Pilkada di Indonesia yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah mulai ramai diperbincangkan. Bahkan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor juga mengaku siap jika sistem Pilkada dipilih DPRD, jika sudah diputuskan pemerintah pusat.
“Karena wacana ini bukan dari kita, melainkan Presiden ada menyampaikan bahwa demokrasi kita ini memang sudah sangat bagus sekali, tapi memang kalau dipelajari cosh atau pengeluarannya sangat besar saat melakukan pemilihan langsung,”ujar Halikinnor, Senin, 3 Maret 2025.
Sehingga lanjutnya, ada wacana sistem pemilihan yang dipilih oleh DPRD karena juga mempertimbangkan efisiensi anggaran yang akan dikeluarkan ketika Pilkada.
“Karena itu kedepannya untuk pemilihan kita mengikuti instruksi dari pemerintah pusat pajak mau dikembalikan seperti dulu atau sistem yang baru, mengingat yang membuat undang-undang itu adalah DPR RI dan pemerintah pusat dan kita mengikuti saja,” ungkapnya.
Baik itu tetap pemilihan langsung ataupun dikembalikan pemilihan seperti dulu dilaksanakan di legislatif, Halikinnor mengaku akan mengikuti keputusan pemerintah pusat. Terutama setelah pidato pelantikan lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung wacana bahwa ada pemikiran kalau bisa atau mungkin Pilkada dipilih DPRD.
“Namun tentunya melalui pengkajian lembaga-lembaga di pusat, yaitu mengkaji dampak dan lainnya, karena selama ini walaupun biayanya besar sebagian besar itu memberi keuntungan juga kepada masyarakat. Misalnya calon kepala daerah membuat baliho untuk kampanye, maka akan mempengaruhi pada pendapatan pelaku UMKM,”jelasnya.
Akan tetapi tambahnya, dalam mengambil keputusan tentunya pemerintah pusat akan melalui pengkajian, evaluasi dan pembahasan yang sudah sangat panjang. Sehingga cukup untuk menentukan kebijakan yang akan diambil.
“Untuk itu kita di daerah tentu akan tegak lurus dengan kebijakan pemerintah pusat,”tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post