SAMPIT – Menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit yang sebelumnya menjadi sorotan DPRD Kotawaringin Timur, langsung ditanggapi pemerintah setempat. Bahkan Asisten II sekretariat daerah (Setda) Kotim Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Alang Arianto menyampaikan, akan menelusuri penyebab penurunan DBH secara terus menerus itu.
“Karena untuk tahun 2025 ada penurunan signifikan untuk DBH ke Kotim. Yaitu hanya mendapat sekitar Rp16 miliar, jika dibandingkan tahun sebelumnya ini sangat rendah,”ujarnya, Kamis 14 November 2024.
Lanjutnya, dari tahun 2023, Kotim mendapat DBH sawit sebesar Rp46 miliar. Kemudian, di tahun 2024 turun menjadi Rp41 miliar. Dan untuk tahun 2025, angkanya kembali turun dengan jumlah yang signifikan yakni Rp 16 miliar.
“Sehingga ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan yang digunakan, karena kita tahu jumlah perkebunan kelapa sawit di Kotim ini sangat banyak, bahkan terluas di Kalteng,” tegasnya.
Tambahnya, penurunan DBH ini menjadi perhatian serius, terutama terkait alokasi dana yang berasal dari pemerintah pusat.
“Seperti kita ketahui, bahwa penetapan besaran DBH bukan merupakan keputusan daerah, melainkan ditentukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan sejumlah variabel produksi dan pengelolaan,”tegasnya.
Dijelaskannya, dari sisi produksi, potensi kelapa sawit Kotim sangat besar. Namun Kotim tidak mendapat biaya ekspor, pasalnya pengiriman dilakukan melalui wilayah lain seperti Medan, Riau, dan Dumai.
Lanjutnya, DBH sawit didapatkan setelah Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit mendorong evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tata kelola sawit. Namun hingga kini, belum jelas apakah perhitungan DBH didasarkan pada luas HGU atau produksi minyak sawit atau hal lain yang menyebabkan DBH menurun.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post