SAMPIT – Ketua Tim TAPD Kotawaringin Timur Sanggul Lumban Gaol menyampaikan, permintaan tambahan anggaran dari Komisi I sampai dengan IV merupakan harapan semua, namun tentu semua juga mengetahui bagaimana kondisi keuangan daerah saat ini.
“Yakni yang perlu sama-sama kita pikirkan bagaimana kita bisa bertahan untuk memenuhi tanggung jawab melaksanakan APBD ini hingga akhir tahun atau hingga masa anggaran berikutnya,”kata Sanggul, Senin, 21 Oktober 2024.
Menurutnya, hanya sekitar Rp 50 miliar yang dapat disetujui, dan untuk pembagiannya akan dibahas lebih lanjut. Dan jika ada pergeseran menurutnya, hal itu diperbolehkan saja terjadi di dalam SIPD ataupun terjadinya pergeseran antar SOPD.
“Kita sudah melihat bahwa ada penambahan dana kita menjadi Rp 2 triliun 563 miliar, ada penambahan sekitar 50 miliar, itu pergeseran-pergeseran dalam kerja. Jadi penambahan itu hanya berupa dari hasil dana BLUD yakni upaya-upaya yang dilakukan oleh Puskesmas, Dinkes dan RSUD dr Murjani Sampit,”ungkapnya.
Dana BLUD adalah dana otonom dari mereka pengguna BLUD itu sendiri, mereka bisa mengalokasikan dananya untuk kepentingan belanja rumah sakit tetapi dari satu sisi pada pegawai disitu ada ASN yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ini yang juga harus mendapat support pemerintah.
“Tetapi kalau tingkat BLUD-nya tinggi, dia bisa menggunakan untuk fasilitas belajar modal, jadi pergerakan dana BLUD itu cenderung naik atau tidak. Kalau cenderung naik dan cenderung turun dan tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah daerah bisa kolaps rumah sakitnya, oleh karena itu dana untuk pembayaran gaji-gaji insentif ASN dan segala macam tetap ditangani oleh pemerintah daerah,”jelasnya.
Menurut Sanggul, Dana BLUD tergantung hasil usaha, bisa dilihat dari proses pelayanan apakah ada peningkatan atau tidak.
“Oleh karena itu sarana dan prasarana fasilitas yang ada di rumah sakit harus ditingkatkan, agar memperoleh dana BLUD yang semakin tinggi,”tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post