Pemkab Kotim Siapkan Rp133 Miliar untuk THR, TPP dan Gaji ASN

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) siapkan anggaran sebesar Rp133 miliar untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya.

“Saya sudah instruksikan pak Sekda (sekretaris daerah) dan tim anggaran agar THR ASN dan tenaga kontrak kita segera dicairkan,” kata Bupati Kotim, Halikinnor, Kamis, 28 Maret 2024.

Karhutla Mulai Ganggu Transportasi Kotim, Penerbangan Sempat Delay Dua Jam

Lima Desa di Kotim Masih Blank Spot, Pemkab Kejar Perluasan Akses Internet

Diskominfo Kotim Dorong Sekolah Siapkan Siswa Hadapi Dunia Kerja di Era Digital

Hampir 7 Jam Berselancar di Medsos, Diskominfo Kotim Dorong Warga Beralih ke Aktivitas Produktif

Itu ia sampaikan saat dirinya menyerahkan SK pengangkatan PPPK tahun 2023. Disampaikan, dirinya telah menyetujui anggaran sebesar Rp133 miliar untuk pembayaran THR dan gaji ASN di Kabupaten Kotim.

Disebutkannya, sebesar Rp3,4 miliar untuk pembayaran THR tenaga kontrak, Rp30 miliar THR untuk CPNS dan PNS. Selain itu, dalam waktu dekat ASN di Kotim juga akan menerima TPP dan gaji.

“Kami juga akan membayarkan TPP bulan Februari total anggarannya sebesar Rp 16,2 miliar, insentif nakes sebesar Rp5,9 miliar dan ADD sebesar Rp 9,3 miliar,” sebutnya.

Lanjutnya, pada Maret ini para tenaga kontrak juga akan menerima gaji. Karena anggaran untuk itu telah dipersiapkan sebesar Rp 6,8 miliar . Tidak hanya itu, CPNS, PNS dan PPPK juga akan menerima gaji untuk bulan April 2024. Telah anggaran yang dipersiapkan untuk gaji bulan April itu sebesar Rp30 miliar.

“Kemudian untuk belanja lainnya kami persiapan sebesar Rp 5 miliar. Jadi total anggaran yang kami persiapkan itu ada Rp133 miliar,” sebutnya.

Disampaikannya, pembayaran THR, TPP, insentif dan gaji itu Pemkab Kotim mengupayakan pada 2 April 2024 telah menyampaikan kepada pihak bank Kalteng. Sehingga ditegaskannya jika terjadi keterlambatan pencairan bukan lagi keterlambatan pada pemerintah.

“Kalau lebih dari tanggal itu berarti pihak bank yang lambat. Jangan ada lagi yang bilang Bupati lambat, lalu ribut di medsos. Alhamdulillah saya bersama ibu Irawati pasangan Harati bisa menyelesaikan hutang kita. Mudah-mudahan ke depan untuk tahun 2024-2025 APBD kita sudah berjalan normal. Jadi tidak ada lagi yang terlambat mengenai dan ribut-ribut,” harapnya.

(dev/matakalteng)