SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor meminta kepada panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2023 ini untuk memahami aturan terkait pelaksanaan pilkades tersebut.
“Pemilihan ini desa di Indonesia ini khususnya di Kotim bukan hal yang baru. Bahkan sebelum pemilihan kepala desa secara langsung, pilkades ini sudah secara langsung. Jadi lebih berpengalaman pilkades,” kata Halikinnor, Senin 15 Mei 2023.
Meski demikian, pihaknya tetap meminta panitia pelaksana pilkades mulai dari tingkat kabupaten, pengawas kecamatan hingga tingkat desa harus benar-benar memahami peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan pilkades tersebut.
Ia pun menegaskan, panitia pelaksana tidak membuat kebijakan baru diluar pedoman. Hal itu sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik seperti adanya gugatan dari calon kades yang tidak menerima dengan hasil pilkades.
“Jangan membuat kebijakan atau membuat kesepakatan bersama. Seringkan begitu, tapi kalau sudah kalah salah satu calon kades, karena ada kesempatan lantaran tidak sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada, pasti akan ada peluang untuk terjadi konflik. Makanya harus sesuai dengan ketentuan yang ada,” tegasnya.
Sehingga panitia pilkades harus tegas dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman. Dengan begitu, pelaksanaan pilkades dapat berjalan lancar tanpa ada persoalan kedepannya.
“Panitia juga harus tegas, kalau tidak bisa ya tidak bisa. Jangan kewoh pe kewoh karena sesama orang desa. Karena ini membuka peluang bagi yang kalah menggugat. Kalau terjadi gugatan maka akan menghambat apalagi sebentar lagi akan dilaksanakan tahapan pemilihan legislatif. Makanya saya imbau itu benar-benar memperhatikan ketentuan yang ada,” ujarnya.
Diketahui pilkades di Kotim akan dilakukan serentak pada 23 September 2023 mendatang. Ada 77 desa di 16 dari 17 kecamatan di Kotim yang akan melaksanakan pilkades.
(dev/matakalteng.com)
Discussion about this post