SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diharapkan mempunyai solusi yang tepat terkait dengan pemberhentian aktivitas galian di Kotawaringin Timur (Kotim)
“Menutup tanpa solusi sama halnya mencekik masyarakat, apalagi kami sebagai kepala keluarga bekerja sebagai sopir truk material dan dump truk yang tentu bergantung pada aktivitas itu,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) aliansi sopir truk material dan dump truk Kotim, Mahmud Dirham, Rabu, 8 Maret 2023.
Dilanjutkan, pemberhentian itu juga berdampak pada pembangunan. Dalam aksi damai dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Kotim, tuntutan mereka masih belum mendapatkan solusi. Sebab masih menunggu Bupati Kotim, Halikinnor pulang dari tugas di Jakarta.
“Besok Bupati pulang ke Sampit. Aspirasi kami akan disampaikan oleh DPRD ke Bupati, serta rencananya juga sebagian dari kami akan dipanggil sebagai delegasi,” ungkap Mahmud.
Dirinya berharap, Bupati Kotim dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan tuntutan mereka saat aksi damai hari ini.
Untuk diketahui, hampir 2 minggu aktivitas galian c diminta diberhentikan sementara lantaran banyak pengusahanya yang tidak memiliki izin maupun izinnya sudah mati.
“Kami sangat kesulitan, apalagi sekarang ini sudah banyak permintaan dari masyarakat terkait dengan material untuk pembangunan rumah ataupun penimbunan jalan,” jelas Korlap.
(gus/matakalteng.com)
Discussion about this post