SAMPIT – Penghapusan tenaga honorer daerah dinilai berdampak besar apabila diterapkan oleh pemerintah pusat. Terutama terkait dengan pelayanan publik di lingkup pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Saat ini di Kotim masih kekurangan PNS, sehingga kami menutupinya dengan tenaga kontrak daerah. Oleh sebab itu, jika dihapuskan, maka akan berdampak terhadap pelayanan publik,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kotim, Alang Arianto, Rabu 22 Januari 2020.
Dirinya menjelaskan, total keseluruhan PNS yang dibutuhkan di Kotim ini kurang lebih 9.000 orang. Sedangkan yang ada saat ini hanya 5.603 orang. Sehingga, pihaknya merekrut tenaga kontrak yang jumlahnya hingga saat ini 2.738.
“Artinya daerah kita ini masih kekurangan 600 pegawai. Namun kalau dihapus tenaga honorer, maka kekurangan bertambah menjadi sekitar 3.400 lebih,” kata Alang.
Hal itu yang tentunya sangat mengganggu dan menjadi kekhawatiran bagi seluruh tenaga honorer di daerah. Sebab, pemerintah sendiri, juga tidak mampu jika dialihkan ke P3K, apalagi kalau gajinya dibebankan ke daerah.
“Kalau memang itu diterapkan, yang pasti kami menunggu petunjuk teknis dulu dari pemerintah pusat,” terang Alang.
(fi/matakalteng.com)
Discussion about this post