PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan kategori Enterpreneur Government/Creative Financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kategori ini menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya dan menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan.
Penilaian meliputi inovasi pajak dan restribusi daerah, pengelolaan BUMD, serta pemanfaatan CSR untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Pemkab Kobar menempati terbaik ke-3 untuk kategori kabupaten di regional Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar di Platinum Hotel Balikpapan, Senin 5 Mei 2026.
Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Kobar Hj. Nurhidayah yang hadir bersama Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Pemkab Kobar dinilai berhasil menghadirkan konsep Entrepreneur Government melalui pembiayaan kreatif (creative financing) yang inovatif dan berkelanjutan. Sejak 2025, berbagai terobosan fiskal telah dilakukan, di antaranya digitalisasi pelayanan pajak daerah, ekstensifikasi dan reformasi regulasi, serta penguatan pengawasan fiskal.
Pascapandemi Covid-19 dan penurunan transfer keuangan daerah, Pemkab Kobar dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan, sekaligus menggandeng dunia usaha dan pihak swasta untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Kondisi ini menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, sehingga memberikan penghargaan kepada Pemkab Kobar dalam kategori creative financing.
Bupati Hj Nurhidayah menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pembiayaan pembangunan.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Kobar dalam mendorong inovasi pembiayaan daerah, kami terus berupaya menghadirkan tata kelola keuangan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kobar, yakni Perumda Tirta Arut dan BPR Marunting Sejahtera, juga turut berkontribusi dalam pencapaian ini. Keduanya telah melalui proses penilaian dan memperoleh predikat sehat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Keberhasilan Pemkab Kobar juga terlihat dari kemampuannya menggandeng sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya melalui pola konsorsium untuk pembangunan jalan serta kerja sama dalam pengelolaan persampahan.
Lebih jauh, Pemkab Kobar kini tengah melakukan transformasi dalam tata kelola aset daerah. Paradigma pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bergeser dari sekadar pencatatan administratif menjadi pemanfaatan yang bernilai ekonomi.
Bupati Hj. Nurhidayah menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi strategi penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) konvensional maupun dana transfer pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap aset daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi. Ini adalah bagian dari upaya kami membangun kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.
Dari sisi akuntabilitas, Pemkab Kobar juga mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 11 kali berturut-turut sejak 2013 hingga 2024.
“Penguatan infrastruktur teknologi informasi juga terus dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE Kobar tercatat meningkat dari 2,87 (kategori baik) pada 2024 menjadi 3,18 pada 2025,” pungkasnya.
(ga/matakalteng)
Discussion about this post