PANGKALAN BUN – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj. Nurhidayah menegaskan pentingnya percepatan tindak lanjut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Triwulan II dalam kegiatan stressing bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretaris di Aula Sangga Banua, Selasa 4 November 2025.
Kegiatan tersebut terbagi dalam dua sesi. Pada sesi pertama, rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kobar, Rody Iskandar, yang memberikan sejumlah catatan penting terkait hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan serta pemenuhan data dukung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Sekda mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kobar sebelumnya telah memperoleh garansi peningkatan nilai AKIP dari “B” menjadi “BB”, namun sempat terjadi lost contact dalam proses tindak lanjut. “Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta segera melengkapi bukti dukung dan memperbarui data pada aplikasi E-SAKIP untuk memastikan penilaian berjalan optimal,” tegasnya.
Sekda Rody juga menyoroti pentingnya perbaikan pohon kinerja di tingkat kabupaten maupun di pohon kinerja OPD. Pemerintah Kabupaten Kobar memiliki batas waktu hingga 10 November 2025 untuk penyelesaian tindak lanjut, “Kita harus memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan perbaikan catatan dan melengkapi data dukung , jangan sampai terlambat,” imbuhnya.
Pada sesi kedua, Bupati Hj. Nurhidayah memimpin langsung kegiatan stressing dengan seluruh Kepala OPD dan Sekretaris. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja dan memastikan target peningkatan nilai AKIP Kabupaten Kobar dari “B” menjadi “BB” dapat tercapai tahun depan. “Kita harus bekerja lebih sinergi dan kolaboratif agar hasilnya maksimal,” tegasnya.
Dengan adanya kegiatan desk evaluasi dan stressing Pimpinan Daerah, diharapkan seluruh Kepala Daerah memiliki kinerja manajeria sinergi dan kolaboratif dalam rangka mendukung Visi Misi Kepala Daerah agar pencapaian target AKIP tahun 2025 dapat terwujud sesuai harapan
Bupati juga menyoroti masih adanya 12 OPD yang pegawainya belum menyusun rencana aksi. Ia meminta agar seluruh OPD tersebut segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rencana aksi masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku. “Jangan ada lagi yang menunda-nunda, karena ini menyangkut akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
(lih/matakalteng)
Discussion about this post