Tingkatkan Pelayanan Publik, Bupati Katingan Launching IKD Dukcapil

KASONGAN – Bupati Katingan Sakariyas melaksanakan Launching Identitas Kependudukan Digital (IKD), di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, Senin 20 Maret 2023.

Bupati Katingan Sakariyas mengatakan, IKD merupakan salah satu inovasi dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang selaras dengan upaya Pemerintah Kabupaten Katingan dalam rangka mencapai visi pembangunan daerah yaitu Katingan Bermartabat. 

“Kita menyadari bahwa untuk mewujudkan terlaksananya penerapan IKD secara maksimal, tentu saja membutuhkan dukungan dari segenap elemen, baik itu Kepala Daerah, Pemerintah Daerah, DPRD, Pemerintah Desa, hingga seluruh masyarakat Kabupaten Katingan,” jelasnya. 

Oleh karena itu, Mantan Pimpinan Bank Kalteng Cabang Kasongan ini mengajak semuanya untuk bersama-sama mendukung implementasi layanan berbasis digital yaitu identitas kependudukan digital ini dengan mendaftar atau registrasi pada aplikasi IKD sehingga berbagai dokumen dan data pribadi terdapat dalam satu aplikasi, satu smartphone, yang mudah dibawa dan aman. 

“Saya berharap semua pihak tentunya agar berperan aktif dan membantu menginformasikan kepada seluruh pegawai di lingkup OPD masing-masing serta kepada keluarga untuk memiliki IKD,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Katingan Sukartie mengatakaan IKD ini untuk meningkatkan program Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yaitu Dukcapil Go Digital. 

“IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui Gawai atau Smarphone yang menampilkan data pribadi,” jelas Sukartie. 

Di dalam IKD terdapat dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk digital serta dokumen lainnya hasil integrasi NIK yang secara otomatis dapat diakses seperti kartu vaksin covid-19, kartu ASN, KIS, kartu NPWP dan lain-lain. Dimana saat ini sedang dalam proses pengintegrasian terhadap NIK. 

“IKD ini merupakan perwujudan dari visi pemerintah mengenai satu data. Dimana semua layanan publik mengunakan satu NIK yang sama bagi tiap-tiap penduduk penguna layanan publik terlepas dari beragamnya jenis layanan publik tersebut,” pungkasnya. 

(anr/matakalteng.com)