KUALA KAPUAS – Wakil Bupati Kapuas, Dodo memimpin kegiatan rapat koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan masalah perempuan dan anak tingkat Kabupaten Kapuas. Bertempat di Ruang Rapat Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kapuas, Kamis 6 November 2025.
Kegiatan Rakor tersebut diikuti oleh unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat, serta perwakilan instansi penegak hukum yang tergabung dalam Satgas. Momen Rakor ini merupakan bagian dan upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas, guna meningkatkan dan memperkuat sinergitas antar lintas sektor.
Terutama dalam hal pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu. Pada kegiatan itu, Wakil Bupati Kapuas Dodo menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan serius yang tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga berdampak luas terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis korban.
“Menurut Wakil Bupati Kapuas, keberadaan Satgas baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan secara terpadu,” ungkap Wabup Kapuas.
Dia menekankan bahwa Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak bukan hanya simbol kelembagaan, tetapi merupakan garda terdepan dalam memastikan perlindungan, pendampingan, serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau diskriminasi di masyarakat.
Lebih lanjut, Wakil Bupati Dodo menjelaskan empat hal penting yang menjadi fokus Rakor kali ini, yaitu: menyatukan langkah dan komitmen lintas sektoral dalam menangani kasus kekerasan; mengoptimalkan mekanisme rujukan dan koordinasi antar lembaga layanan; meningkatkan kapasitas dan peran aktif anggota Satgas di semua tingkatan; serta menyusun strategi bersama dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kapuas.
“Langkah-langkah ini juga sejalan dengan tekad kita untuk mewujudkan Kabupaten Kapuas ‘Bersinar’ bersih dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Kapuas, dr Tri Setya Utami dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor dalam menanggulangi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan menyeluruh. Jangan sampai kita hanya melihat mereka sebagai orang lain, karena bisa jadi mereka adalah bagian dari keluarga atau orang yang kita sayangi,” ujar Kepala Dinas P3APPKB. Dia menambahkan, Satgas di tingkat kabupaten hingga kecamatan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam penanganan kasus tetapi juga pencegahan melalui edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami mengharapkan seluruh anggota Satgas dapat menyamakan persepsi, menyatukan langkah, dan memperkuat mekanisme kerja lintas sektor agar penanganan masalah perempuan dan anak di Kapuas menjadi semakin cepat, tepat, dan berkeadilan,” lanjutnya. Selain itu, ia juga mendorong agar setiap kecamatan memperkuat keberadaan Satgas di wilayah masing-masing dengan menjalin koordinasi bersama lembaga layanan, organisasi masyarakat, serta membangun lingkungan yang ramah perempuan dan anak.
Kegiatan Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperbarui komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Kapuas yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sejalan dengan visi Kapuas Bersinar berdaya saing, sejahtera, indah, aman, dan religius. Menutup kegiatan, Wakil Bupati Dodo mengajak seluruh pihak untuk memperkuat empati dan kerja bersama. “Kita harus hadir dengan hati, bukan hanya menegakkan aturan. Dengan kolaborasi dan kepedulian, kita bisa mewujudkan Kapuas sebagai daerah yang ramah perempuan dan layak anak,” tutupnya.
(angga/matakalteng)
Discussion about this post