PALANGKA RAYA – Betri Susilawati resmi dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dipimpin Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di Istana Isen Mulang, Selasa (26/5/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Betri menjadi satu-satunya pejabat perempuan yang masuk dalam jajaran reshuffle jilid II Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Sebelum dipercaya menduduki jabatan definitif, Betri menjabat sebagai Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Kalteng sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Organisasi Setda Kalteng.
Usai pelantikan, Betri menegaskan pihaknya akan fokus menjalankan tugas dan fungsi Biro Organisasi untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di bidang penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi.
“Yang pastinya kami dari Biro Organisasi berusaha dan berupaya melaksanakan tugas pokok fungsi Biro Organisasi untuk mendukung program kerja Pak Gubernur,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah program yang menjadi perhatian ke depan meliputi penataan kelembagaan perangkat daerah, evaluasi reformasi birokrasi (RB), hingga peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov Kalteng.
Betri menyebut capaian reformasi birokrasi Pemprov Kalteng saat ini menunjukkan perkembangan positif setelah hasil evaluasi terbaru menempatkan reformasi birokrasi Kalteng pada level BB.
“Untuk RB kita sendiri sudah menunjukkan perbaikan. Kemarin kita baru menerima hasil evaluasi dan sudah naik ke level BB, itu sangat baik sekali,” katanya.
Meski demikian, ia menilai peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan tetap membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terus meningkat.
“Target kami ke depan memperbaiki nilai SAKIP Pemprov yang memang harus berkolaborasi dengan unsur tim kerja kami pada Biro Organisasi,” tambahnya.
Terkait wacana perampingan maupun penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalteng, Betri mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap evaluasi dan menunggu arahan lanjutan dari gubernur.
“Itu salah satu juga program Pak Gubernur, tetapi kita akan tunggu lagi petunjuk Pak Gubernur selanjutnya. Tapi intinya kami tetap berproses dan melakukan evaluasi mandiri,” tandasnya.
(NRA/MATAKALTENG)
Discussion about this post