PALANGKA RAYA – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Kampung Iklim (ProKlim) untuk mendukung pengendalian perubahan iklim. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Noor Halim, yang menegaskan bahwa ProKlim merupakan strategi utama dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Noor Halim menjelaskan bahwa ProKlim sudah berjalan sejak 2012 sebagai bentuk implementasi kebijakan nasional dalam upaya mitigasi perubahan iklim. “Program ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat agar dapat melakukan aksi nyata di tingkat lokal dalam mengendalikan perubahan iklim,” ujarnya.
Menurut Noor Halim, partisipasi daerah dalam program ini terus berkembang. Pada 2023, ProKlim telah melibatkan 33 provinsi dan 268 kabupaten/kota di Indonesia, dengan dukungan dari 23 lembaga serta sektor dunia usaha. Hingga 2024, tercatat sekitar 11.000 lokasi ProKlim di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Tengah, sejak 2015, sebanyak 193 kampung iklim telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas, pada 2025, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan studi banding untuk 15 desa kampung iklim, dengan pendanaan dari RBP REDD+ dan kerja sama bersama Yayasan Penabulu sebagai pengelola dana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa ProKlim agar dapat menjadi contoh dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Dengan kegiatan ini, kami berharap kampung iklim di Kalimantan Tengah semakin aktif dalam pengendalian perubahan iklim dan menjadi motor penggerak bagi daerah lainnya dalam menerapkan kebijakan lingkungan berkelanjutan,” harap Noor Halim. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran kampung iklim di Kalimantan Tengah dan mendorong upaya-upaya konkret dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post