PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran diwakili Sekretaris Daerah Nuryakin menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran 2022, pada Rapat Paripurna (Rapur) Ke-8 Masa Sidang I tahun 2023 DPRD Provinsi Kalteng, Selasa 28 Maret 2023.
Sekda mengatakan di dua periode masa kepemimpinan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, pembangunan di Kalteng secara umum menunjukkan peningkatan yang sangat berarti, hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalteng dengan baik.
“Kita patut bersyukur, berkat ridho dari Tuhan yang Maha Esa, disertai komitmen, konsistensi, dan koordinasi yang sangat baik Pemerintah Daerah dengan DPRD yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat Kalimantan Tengah, maka dari waktu ke waktu dalam Tahun kedua di periode kedua masa kepemimpinan saya selaku Gubernur, pembangunan di Kalimantan Tengah secara umum menunjukkan peningkatan yang sangat berarti, dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dengan baik” ungkap Gubernur melalui Sekda Nuryakin.
Sejumlah peningkatan yang dimaksud ditunjukkan melalui indikator capaian makro yaitu Perkembangan IPM tahun 2022 mencapai 71,63 persen meningkat dari tahun 2021 sebesar 71,25 persen, penurunan persentase angka kemiskinan periode September 2015-September 2022 dari 5,91 persen menjadi 5,22 persen, sehingga Kalimantan Tengah berada pada urutan ke 5 dengan angka kemiskinan terendah dari 34 provinsi di Indonesia. Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka, PDRB per kapita, ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio).
Sementara itu realisasi PAD hingga 31 Desember 2022 mencapai 2,522 Trilyun melebihi target yang ditetapkan 2,331 Trilyun.
Gubernur menambahkan capaian kinerja pemerintahan dan pembanguna yang juga terealisasi tahun 2022 diantaranya dimulainya pembangunan RS Kelas B wilayah Barat di Hanau, Seruyan, dimulainya pembangunan Bundaran Besar Palangka Raya, sukses menyelenggarakan UCI MTB Eliminator World Cup dan Penilaian Opini Badan Pemeriksa Keuangan yang tetap dapat dipertahankan dalam posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan Tahun berturut-turut.
Penyampaian LKPj ini merupakan bentuk koordinasi dan komunikasi serta transparansi proses Pemerintahan Daerah, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
LKPj menginformasikan secara sistematis dan komprehensif proses kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan tersebut.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post