PALANGKA RAYA – Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar berdikari dari sisi pendapatan serta menciptakan lapangan kerja yang akan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat.
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Ivo Sugianto Sabran mengatakan, UMKM yang berdikari akan berdampak luas pada penggerakan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Pihaknya mendukung program UMKM Berdikari yang di launching BBPOM.
“Mendukung program untuk peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar produk bisa bersaing dengan UMKM di luar Kalimantan Tengah,” katanya dalam sambutan Launching Inovasi Layanan Publik BBPOM di Palangka Raya “UMKM Berdikari” dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Bahalap Hotel pada Senin 27 Maret 2023.
Ivo Sugianto Sabran mengungkapkan banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan dalam hal izin edar produk pangan. Ivo menjelaskan hal itu disebabkan banyak parameter yang harus dipenuhi, seperti sumber daya manusia, peralatan, modal, sarana, dan prasarana. Ivo berharap ada solusi nyata untuk membantu, terlebih dalam program tersebut ada pendamping atau fasilitator bagi para pelaku UMKM.
“Saya hadir di sini mengapresiasi program dari BBPOM Palangka Raya dan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah yang menawarkan solusi nyata pendampingan intensif satu UMKM itu satu fasilitator,” ungkapnya.
Ivo mengatakan UMKM merupakan penggerak perekonomian masyarakat yang berasal dari pemanfaatan sumber daya lokal. “UMKM juga turut berperan dalam penyerapan tenaga kerja di masyarakat, maka dari itu kita semua perlu mendukung UMKM ini untuk kemudahan mereka berusaha dan dalam peningkatan kapasitas UMKM ini, sehingga produk-produk UMKM di Kalimantan Tengah bisa bersaing dengan produk-produk di luar Kalimantan Tengah,” kata Ivo.
Pemprov sendiri tambah Ivo, mempunyai program pendukung bagi pelaku UMKM dengan mendapatkan sertifikasi halal secara gratis dan izin usaha serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). “Di tahun 2023 ini, sudah tercatat 10 ribu pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal dan izin usaha. Dan, mudah-mudahan ini angkanya terus bertambah,” harapnya.
Ke depan, menurutnya, jika sudah ada izin edar dari BBPOM, sertifikasi halal dan izin usaha ini nantinya akan menambah indeks value (nilai) dari produk UMKM.
Sementara itu, inovasi UMKM Berdikari (Bertekad Kuat, Inovatif, Kreatif, dan Mandiri) merupakan bentuk layanan publik Balai Besar POM di Palangka Raya yang berupa pendampingan Prima 1 UMKM 1 Fasilitator yang akan memudahkan pelaku UMKM Pangan dan Obat Tradisional di Kalteng dalam mendaftarkan Nomor Izin Edar BPOM.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post