Pemprov Nyatakan Tak Ada Hutan Adat di Kinipan

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar konferensi pers terkait permasalahan PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) dengan masyarakat adat Desa Kinipan, Kabupatan Lamandau di Aula Eka Hapakat Lt. III Kantor Gubernur Kalteng, Selasa 1 September 2020.

Pada rilis tersebut Pemprov Kalteng menegaskan secara legalitas tidak terdapat hutan adat di Kinipan. Fahrizal menjelaskan penetapan hutan adat sendiri harus melalui beberapa proses dan ditetapkan oleh negara.

Kadisdik Kalteng Definitif, Fokus Wujudkan Pendidikan Berdaya Saing

Gubernur Kalteng Pastikan Evaluasi Pejabat Dilakukan Berkala

Resmi Pimpin Biro Organisasi, Betri Soroti Evaluasi Kelembagaan dan OPD

Agus Candra: Kalteng Dipersiapkan Jadi Penyuplai Pangan Daerah

Ditambahkannya, hingga saat ini belum ada satu putusan pun yang menyatakan adanya hutan adat pada areal tersebut sehingga pihaknya menganggap ini hanya sebagai pengakuan sepihak.

“Secara legal pernyataan hutan adat diberikan berdasarkan keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan, setelah sebelumnya ada usulan dari masyarakat, camat, dan bupati/walikota. Hingga saat ini belum ada satupun permohonan dari kelompok masyarakat tersebut,” ujar Fahrizal.

Ia juga menambahkan, masyarakat yang mengakui kawasan hutan adat itu haruslah masyarakat hukum adat yang diakui oleh pemerintah setempat.

Sementara itu kelembagaan masyarakat yang mengklaim hutan adat, di Pemerintah Kabupaten Lamandau hingga saat ini masih belum terdata begitu pula di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan maupun BPKH yang mengatur kawasan hutan, belum pernah menerima data terkait masyarakat dan hutan adat.

Hal tersebut juga dipertegas oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Sri Suwanto disebutkan berdasarkan Putusan MK 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, pasal 1 huruf f UU 41 tahun 1999 dijelaskan hutan adat adalah hutan yang berada didalam wilaya masyarakat hukum adat. Pada pasal 67 UU 41 tahun 1999 jo. 19/2004 tentang kehutanan di jelaskan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah.

“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataanya masih ada dan diakui keberadaannya berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan, melakukan pengelolaan hutan dan mendapatkan pemberdaayaan,” ucap Sri.

Sri juga menambahkan dalam Permendagri No.52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dijelaskan dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk panitia musyawarah hukum adat kabupaten/kota dengan keputusan bupati yang diketuai sekda kabupaten dan melakukan berbagai tahapan.

Tahapan tersebut antara lain identifikassi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat, serta penetapan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia dengan keputusan kepala daerah.

Pemerintah provinsi menegaskan terkait kondisi saat ini penetapan pengkuan Hukum Adat di Pemkab Lamandau masih belum ada poduk hukum daerah berupa perda/peraturan bupati/SK bupati, termasuk juga belum adanya penetapan Hutan Adat Kinipan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

JAGA IKLIM INVESTASI, MASYARAKAT DIMINTA JAGA KONDUSIFITAS KAMTIBMAS

Sekda Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri juga menghimbau agar masyarakat tidak mudah terhasut terhadap isu-isu yang mengakibatkan keresahan di masyarakat. “Saya meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas jangan mudah terhasut berkenaan dengan informasi yang menyesatkan,” pintanya.

Menurut Sekda Masyarakat yang ada di Kabupaten Lamandau khussusnya harus lebih jeli terhadap berbagai informasi terkait permasalahan ini. “Saat ini yang terpenting adalah untuk tetap menjaga dan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan menjaga iklim investasi di Kalimantan Tengah di masa pandemic seperti saat ini,” ujar Fahrizal.

Tidak bisa dipungkiri salah satu komoditas yang disebut saat ini masih tumbuh secara positif yaitu komoditas perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit disebutkan sebagai satu-satunya komoditi yang sampai saat ini masih dapat bertahan dengan pertumbuhan mencapai 16,16 persen.

“Saat ini pertumbuhan ekonomi kita berada di angka -13, salah satu yang masih positif pertumbuhannya adalah disektor pertanian dan perkebunan. Perkebunan sendiri di masa resesi seperti saat ini harganya malah cenderung lebih baik, tidak heran komoditi ini menjadi salah penopang perekonomian di Kalteng dan nasional. Kedepan Kalimantan Tengah juga di percaya sebagai salah satu daerah yang akan mengembangkan food estate yang tentunya perlu mendapat dukungan dari semua pihak,” ucap Fahrizal.

Senada Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rawing Rambang mengatakan bahwa masyarakat harus menjaga kondusifitas kamtibmas agar tidak mempengaruhi iklim investasi di Kalteng. Disebutkan Rawing jika kondusifitas tidak terjaga dampaknya tidak hanya untuk satu perusahaan saja, melainkan ada banyak perusahaan lain yang terdampak.

“Akibatnya bisa saja eksport sawit kita di banned, jika tahun ini eksport sawit kita di banned (dilarang) maka akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan ini membuat ketar-ketir perusahaan sawit lainnya. Jadi mohon masyarakat dengan adanya persoalan ini jangan sampai mengganggu iklim investasi di Kalimantan Tengah,” beber Rawing.

Ia juga menambahkan jika investasi di Kalteng terganggu tidak hanya berdampak untuk perusahaan namun juga masyarakat akan terdampak seperti pengurangan tenaga kerjammhingga naiknya angka kemiskinan. Mengingat di situasi pandemic, perkebunan sawit saat ini merupakan satu-satunya komoditi yang masih dapat bertahan dengan pertumbuhan mencapai 16,16% sementara komoditas lain masih mengandalkan import.

(vi/matakalteng.com)