PALANGKA RAYA – Berbagai pihak terus memberikan apresiasi terhadap pencapaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah.
Salah satunya Komisi Informasi (KI) Kalteng, pihaknya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kinerja dalam hal pelaporan akuntabilitas keuangan daerah yang diraih oleh Gubernur dan jajarannya karena berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK RI.
“Artinya gubernur bersama tim pemerintahan provinsi Kalimantan Tengah mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam mengadministrasikan pelaksanaan pembangunan dengan baik dan kemudian menyajikan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi atau sesuai standar yang ditentukan,” ujar Komisioner Informasi Kalteng, Roziqin saat di konfirmasi via pesan singkat, Selasa 16 Juni 2020.
Hal itu juga menunjukkan sistem Pengendalian Internal lingkup Pemprov dinilai baik, sehingga sehingga kewajaran atas pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah dinilai dengan opini tertinggi dari Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara itu.
Ia juga menambahkan, raihan opini WTP ini bukan satu-satunya tolak ukur untuk capaian kesejahteraan masyarakat. Seringkali menjadi pesan auditor BPK RI termasuk juga catatan dari BPS RI bahwa kinerja pembangunan termasuk di dalamnya indikator pertumbuhan ekonomi seringkali tidak diimbangi dengan pemerataan ekonomi, capaian kesejahteraan daerah tidak diimbangi dengan meratanya kesejahteraan masyarakat.
“Hal ini sering juga diakui atau diucapkan Gubernur, bahwa peningkatan ekonomi daerah sering kali tidak diikuti oleh pemerataan maka upaya ke depan yang perlu dikawal adalah pemerataan ekonomi daripada pembangunan, yakni pembangunan harus memiliki outcome yang lebih besar manfaatnya,” jelasnya.
KI sendiri sepakat dengan pendapat Gubernur bahwa capaian opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh BPK RI bukan berarti nihilnya temuan-temuan dalam pelaporan keuangan, karena faktanya ada contoh beberapa daerah di luar, meraih WTP tetapi beberapa pejabatnya tersandung korupsi.
Maka dari itu KI mendukung Gubernur untuk selalu mengingatkan jajarannya agar menjalankan apa yang disebut dengan clean governance dan pemerintahan yang penuh semangat keterbukaan (transparansi).
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post